Buruh Turun ke Jalan, Tolak Kenaikkan BBM Hingga Omnisbus Law

Aksi buruh kembali memblokir jalan menuju gedung DPRD Kabupaten Garut mereka menolak kenaikkan harga BBM dan Omnibus Law

Buruh Turun ke Jalan, Tolak Kenaikkan BBM Hingga Omnisbus Law
aksi buruh menolak kenaikkan harga BBM memblokir jalan masuk ke gedung DPRD Kabupaten Garut.

INILAHKORAN, Garut - Setelah mahasiswa, pengemudi ojek online, kini giliran kalangan buruh di Kabupaten Garut turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Selasa  13 September 2022.

Selain menolak kenaikkan BBM, mereka juga kembali meneriakkan tuntutan agar Undang Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law yang dinilai banyak menyengsarakan kaum buruh dan rakyat secara umum itu dicabut.

Ratusan buruh didominasi kaum perempuan itu memusatkan aksi unjuk rasa mereka di depan gedung DPRD Garut Jalan Patriot Kecamatan Tarogong Kidul.

Baca Juga : Sat Narkoba Polres Cirebon Kota Ungkap Peredaran Narkotika yang Dikendalikan di Lapas

Selain secara bergiliran menyampaikan orasinya, sebagian mereka terus mengacung-acungkan poster bertulisakan protes terhadap kondisi ketidakadilan akibat naiknya harga BBM. Sebagian lain memasangkan baliho bertuliskan tuntutan mereka terhadap Pemerintah tepat pada pintu gerbang DPRD Garut.

Mereka juga memblokir kawasan ruas Jalan Patriot tepat depan gedung DPRD Garut sehingga tak bisa dilintasi kendaraan dari kedua arah. Dua kendaraan roda empat, masing-masing diparkirkan melintang menutupi badan jalan mengapit kendaraan roda empat yang merupakan kendaraan komando para pendemo.

Ada sejumlah tuntutan disampaikan mereka selain menolak terhadap kenaikan harga BBM serta meminta harga BBM diturunkan dan meminta Omnibus Law dicabut. Mereka menuntut menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) minimal sebesar 25 persen; stop pemutusan hubungan kerja (PHK),  union busting, serta kriminalisasi terhadap pengurus dan anggota serikat buruh; dan menuntut dilaksanakannya hak buruh perempuan, pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat.  

Baca Juga : Luncurkan Program Simpel Kejar, Pemkab Garut Alokasikan Rp1 Miliar

Mereka juga menegaskan agar pemanfaatan tanah dan air benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.

Para pengunjuk rasa juga beberapa kali mengemukakan kekesalan dan penyesalannya terhadap anggota DPR termasuk DPRD Garut yang terkesan hanya butuh suara rakyat ketika berkampanye pada Pemilu namun diam berpangku tangan ketika rakyat membutuhkan perhatian mereka.

DPRD hanya diam terhadap berbagai kebijakan Pemerintah yang menyengsarakan rakyat.

Baca Juga : Pasca Kebakaran, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Tetap Normal

"Waktu Pemilu, mereka mengemis-ngemis. Tapi sekarang hanya diam. Mana perhatian mereka terhadap buruh dan rakyat ?" kata salah seorang pengunjuk rasa.

Senada dikemukakan seorang pengunjuk rasa perempuan, Umi Kulsum.

"Beberapa kali kami datang ke DPRD, tapi mereka tak pernah hadir, Padahal rakyat terus dihimpit kesengsaraan. Kami turun ke jalan, meskipun kami tahu risikonya dari perusahaan. Saat rekan kami kebanjiran (sungai Cimanuk) pun, tak ada perhatian Pemerintah," ujarnya.

Baca Juga : TEGAS... Bupati Garut Tolak Kenaikan Harga BBM

Dia menyebutkan, kenaikan harga BBM seperti sekarang semakin membuat dirinya dan rakyat lainnya semakin sengsara. Sedangkan upah kerja yang mereka terima sama sekali jauh dari mencukupi kebutuhan hidup.

"UMK tahun kemarin hanya naik Rp14 ribu. Padahal harga barang-barang terus naik, apalagi sekarang setelah harga BBM naik," sesalnya.

UMK Garut pada 2022 sendiri tercatat hanya sebesar Rp1.975.085. Hanya mengalami kenaikan sebesar Rp14.000 dari UMK tahun sebelumnya sebesar Rp1.961.085.

Hingga berita ditulis, aksi unjuk rasa buruh masih berlangsung di depan gerbang DPRD Garut dengan mendapatkan pengawalan cukup ketat aparat kepolisian.

Sedangkan dalam waktu bersamaan, di gedung DPRD Garut sendiri sedang berlangsung Rapat Paripurna DPRD Garut.(zainulmukhtar)


Editor : asayuti