Daerah Keluhkan Kenaikan Tiket Pesawat

Kenaikan tiket pesawat terbang beberapa waktu lalu mengakibatkan sejumlah pemerintahan daerah mengeluh. Pasalnya, jumlah penerbangan ke sejumlah daerah itu berkurang

Daerah Keluhkan Kenaikan Tiket Pesawat
INILAH, Bandung - Kenaikan tiket pesawat terbang beberapa waktu lalu mengakibatkan sejumlah pemerintahan daerah mengeluh. Pasalnya, jumlah penerbangan ke sejumlah daerah itu berkurang.
 
Salah satu keluhan itu diungkapkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Padang, 20-22 Februari 2019.
 
Dia mengatakan, tingginya harga tiket pesawat itu mengakibatkan jumlah penerbangan ke Bandung "menghilang" dari peredaran.
 
“Kita di Bandung merasakan dampak kenaikan harga tiket pesawat. Sekarang jumlah penerbangan ke Bandung berkurang,” kata Ridwan Kamil dikutip Antara, Kamis (21/2/2019). 
 
Pria yang akrab disapa Emil itu menyebutkan, sebelumnya per hari itu ada belasan penerbangan ke ibu kota Jabar. Namun, kini jumlahnya berkurang empat penerbangan. Dia menuturkan, akibat kenaikan harga tiket pesawat itu membuat orang berpikir ulang ketika hendak berpergian ke daerah lain untuk keperluan pekerjaan atau wisata.
 
"Seharusnya, dicarikan jalan keluarnya seperti apa. Karena kalau tiket naik akan jadi kendala bagi daerah," tambahnya.
 
Dia mengharapkan, keluhan pemerintahan daerah terkait dampak kenaikan tiket pesawat itu seharusnya bisa dicermati Kementerian Perhubungan.
 
“Kalau bisa, curhatan daerah bisa dipahami oleh Kemenhub. Sebelum menaikkan harga, diskusi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah yang akan terdampak,” ujar Emil.
 
Persoalan tingginya harga tiket pesawat itu menjadi keluhan masyarakat secara nasional yang direpresentasikan sebagian gubernur saat Rakernas APPSI di Padang, 20-22 Februari 2019. 
 
Sementara itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan hal itu terpaksa dilakukan maskapai penerbangan murah atau low cost carrier (LCC).
Menurutnya, maskapai bisa gulung tikar jika mempertahankan tiket murah. Sebab, hal itu tidak bisa menutup biaya operasional penerbangan. Sehingga, perlu ada keseimbangan antara daya beli masyarakat dan keuntungan maskapai.
 
“Artinya, harga tiket itu tidak memberatkan masyarakat tetapi juga bisa menghidupi maskapai,” kata JK.
 
Dia menuturkan, alih-alih mengalami pertumbuhan, penerbangan murah atau LCC terbukti lebih banyak membuat maskapai bangkrut. Sebut saja seperti Mandala, Batavia Air, Adam Air, dan banyak maskapai sejenis yang berakhir bangkrut.
 
“Jika dipaksa terus untuk menerapkan tiket murah, kemungkinan dua maskapai yang masih ada bisa bangkrut juga. Hingga pesawat untuk melayani penerbangan di Indonesia tidak ada lagi,” sebutnya.
 
Saat ini, beberapa maskapai telah bergabung dan berada dalam dua grup saja. Yakni, Garuda Indonesia dan Lion Air Group. Pemerintah diakuinya bukan tidak berupaya memberikan keseimbangan itu. Garuda Indonesia bahkan sempat menurunkan tarif hingga 20%. 
 
Dunia pariwisata disebut sebagai sektor terdampak paling keras menerima imbas dari kebijakan tiket mahal itu. Namun, Kementerian Perhubungan memastikan tarif yang ditetapkan maskapai itu masih dalam batas atas sesuai aturan yang ada.
 
Padahal, JK menyebutkan percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah bisa dilakukan dengan mendorong dua sektor utama yaitu industri dan pariwisata.


Editor : inilahkoran