Mahasiswa dan Masyarakat Bogor Datangi Kejati Jabar, Ini Permintaannya

mahasiswa dan masyarakat anti korupsi Kabupaten Bogor mendatangi Kejati Jabar mereka meminta agar Kejati tidak mengintervensi perkara yang tengah ditangani Kejari Bogor

Mahasiswa dan Masyarakat Bogor Datangi Kejati Jabar, Ini Permintaannya
INILAHKORAN, Bogor-Mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Bogor yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Anti Korupsi (Jarak) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat di Kota Bandung. Kedatangan pengunjuk rasa tersebut untuk meminta kepada semua pihak aparat hukum untuk tidak mengintervensi kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, sehingga menghambat proses penegakan hukumnya, seperti enggannya penyedia jasa yaitu PT. Jaya Semanggi Enjineering (J

INILAHKORAN, Bogor - Mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Bogor yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Anti Korupsi (Jarak) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat di Kota Bandung.

Kedatangan pengunjuk rasa tersebut untuk meminta kepada semua pihak aparat hukum untuk tidak mengintervensi kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, sehingga menghambat proses penegakan hukumnya, seperti enggannya penyedia jasa yaitu PT. Jaya Semanggi Enjineering (JSE) untuk memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan.

Terutama dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam proyek Pembangunan RSUD Bogor Utara atau RSUD Parung yang menuruy hasil auditor fisik investigasi dianggap telah merugikan negara sebesar Rp. 36 milyar.

Baca Juga : Bagian Wajah Ibu Kota Cibinong, DPRD Minta Pedestrian di Jalan Edi Yoso Martadipura Diperbaiki

Proyek pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung yang pagu anggarannya Rp 93,4 miliar, dimana sebelum efesiensi, proyek tersebut bernilai Rp 112 Milyar, dimana anggarannya merupakan bantuan keuangan (Bankeu) Pemprov Jawa Barat.

Selain audit fisik independent, hasil audit administratif BPK Perwakilan Jawa Barat pada proyek yang sama, telah terjadi kelebihan bayar sebesar Rp 2,9 milyar plus sanksi denda Rp 10,2 milyar.

Sedangkan, hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, dugaan tidak hanya kelebihan bayar, tetapi juga ada unsur mark up anggaran dan kekurangan volume bangunan.

Baca Juga : Anniversary 72 Tahun PSB, Siap Tanding Liga 3 Seri 1 Jabar

"Jauh-jauh kami datang dari Kabupaten Bogor ke Kantor Kejati Jawa Barat di Kota Bandung untuk meminta mereka mengawal kasus dugaan Tipikor pada proyek pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung, kami tak ingin aparat hukum lainnya mengintervensi karena kalau mereka masih dalam tahap kordinasi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sudah dalam tahap penyidikan," kata kordinator aksi Jarak Ali Tauvan Vinaya kepada wartawan, Kamis, 22 September 2022.

Halaman :


Editor : asayuti