• Selasa, 7 Desember 2021

Indonesia Dorong Anggota ARF Atasi Tantangan di Asia Pasifik

- Minggu, 13 September 2020 | 09:30 WIB
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. (antara)
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. (antara)

INILAH, Jakarta - Dalam Forum Regional ASEAN (ARF) ke-27 yang diselenggarakan via video conference, Sabtu, Indonesia mendorong para negara anggota untuk bekerja sama guna mengatasi tantangan di Kawasan Asia Pasifik.

Mulai dari sengketa perbatasan, meningkatnya tensi di Laut China Selatan (LCS), tiada perkembangan proses denuklirisasi Semenanjung Korea, ancaman terorisme, hingga rivalitas antara kekuatan besar merupakan isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Dalam situasi ini, kita sampaikan pentingnya ARF untuk tetap dan selalu relevan guna memperkokoh kerja sama antarnegara dalam menghadapi tantangan di kawasan yang semakin kompleks,” ujar Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat menyampaikan pernyataan pers virtual mengenai pertemuan itu.

Dalam pernyataannya, Indonesia menekankan pentingnya negara-negara memproyeksikan budaya dan nilai dialog dan penyelesaian konflik secara damai.

Nilai dan norma tersebut dianggap telah menavigasi kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan dan menjadi panduan bagi kerja sama dengan mitra di kawasan, selama lebih dari lima dekade.

“Kita harapkan semua negara mitra, termasuk yang tergabung dalam ARF, untuk memegang teguh nilai-nilai ini,” kata Retno.

Indonesia juga menyampaikan keinginannya untuk melihat LCS yang damai dan stabil, di mana prinsip-prinsip internasional yang diakui secara internasional ditegakkan termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Joint Communique Pertemuan Menlu ASEAN (AMM) ke-53 yang menyebut UNCLOS 1982 sebagai kerangka hukum internasional untuk semua aktivitas di perairan dan laut.

“The Code of Conduct in the South China Sea harus konsisten dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Indonesia juga menyampaikan bahwa UNCLOS 1982 adalah satu-satunya basis untuk penentuan maritime entitlements, kedaulatan dan hak berdaulat, jurisdiksi, serta legitimate interest di perairan dan laut,” tutur Retno.

Halaman:

Editor: suroprapanca

Terkini

Tragis! Rapper Young Dolph Tewas Ditembak di Toko Kue

Kamis, 18 November 2021 | 10:59 WIB

CPC Serukan Kader dan Militer Merapat ke Xi Jinping

Jumat, 12 November 2021 | 22:07 WIB
X