• Sabtu, 27 November 2021

Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja Perkuat Perekonomian Nasional

- Senin, 8 Maret 2021 | 14:31 WIB
istimewa
istimewa

INILAH, Bandung - Akhir pekan lalu, DJP Kementerian Keuangan menggelar sosialisasi Klaster Perpajakan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja di Kota Bandung. Sebelumnya, sosialisasi serupa digelar di Semarang dan Jakarta.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jabar I Erna Sulistyowati mengatakan, sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat. Untuk itu, roadshow UU Ciptaker Kluster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan ini diselenggarakan di berbagai kota. 

Menurutnya, acara diikuti wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) se-Bandung Raya, asosiasi dan tax center yang berada di wilayah Kanwil DJP Jabar I. Selain digelar di Hotel Intercontinental, acara pun disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube DitjenPajakRi.

Dalam acara talkshow itu, Kepala KPP Pratama Soreang Arif Priyanto mengungkapkan empat tujuan utama klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja ini untuk menjawab permasalahan dan tantangan perpajakan yang selama ini terjadi.

“Latar belakang klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan, salah satunya untuk memperkuat perekonomian Indonesia dan mendorong investasi agar menyerap tenaga kerja seluas-luasnya,” kata Arif.

Untuk mendukung itu, dia menjelaskan diperlukan perubahan berbagai ketentuan perundang-undangan.Termasuk tiga UU Perpajakan yaitu UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Melalui UU Cipta Kerja ini, lanjutnya, wajib pajak semakin dimudahkan. Terlebih, pada masa pandemi seperti saat ini. Dia menyebutkan, dalam kondisi pandemi seperti ini pemerintah memberikan dukungan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Semisal dengan membebaskan dividen dari pengenaan pajak penghasilan.

Perubahan aturan pajak juga terjadi dalam ketentuan terkait penetuan subjek pajak orang pribadi. Warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia diakuinya menjadi subjek pajak dalam negeri. 

Tak hanya itu, kebijakan penentuan sanksi perpajakan juga diatur dalam Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja ini. Arif menuturkan, semua itu ditujukan untuk kemudahan berusaha di bidang perpajakan sehingga dapat meningkatkan investasi, kepatuhan sukarela, kepastian hukum, dan iklim berusaha. 

Halaman:

Editor: donramdhani

Tags

Terkini

2022, BI Jabar Yakini Ekonomi Bangkit

Kamis, 25 November 2021 | 13:56 WIB

Foto: Gelaran 2021 West Java Annual Meeting

Rabu, 24 November 2021 | 17:22 WIB

Foto: West Java Annual Meeting 2021

Senin, 22 November 2021 | 17:56 WIB

Frisian Flag Indonesia Dongkrak Produktivitas Susu

Jumat, 19 November 2021 | 14:07 WIB

BI Jabar Mulai Digitalisasi Pedagang Pasar Tradisional

Selasa, 16 November 2021 | 15:43 WIB
X