• Selasa, 30 November 2021

Solar Langka, DPR: Pertamina jangan Hanya Kejar Untung

- Minggu, 24 Oktober 2021 | 19:02 WIB
Warga mengangkut drum kaleng berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) solar di sebuah Stasiun  Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Madiun, Jawa Timur. (SISWOWIDODO)
Warga mengangkut drum kaleng berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) solar di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Madiun, Jawa Timur. (SISWOWIDODO)

INILAHKORAN, Bandung- Sejumlah daerah mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta agar Pertamina memperbaiki distribusi BBM agar tidak semakin menyusahkan masyarakat.

"Dua jenis BBM yang langka itu adalah premium dan solar.  Padahal BBM jenis ini sangat dibutuhkan masyarakat. Karenanya persediaannya harus selalu aman. Jangan sampai karena mau mengejar untung, distribusi BBM jenis ini ditahan-tahan oleh Pertamina," kata Mulyanto kepada Inilah.com, Minggu 24 Oktober 2021.

 Dilaporkan bahwa sepekan ini banyak daerah mulai terjadi kelangkaan BBM Premium dan solar.  Kelangkaan bukan hanya terjadi di Jawa dan Bali, bahkan sampai Sumatera dan pulau-pulau besar lainnya. 

Baca Juga: Soal Usulan Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD, PKS Kab Bandung: Tak Perlu Gembar Gembor

"Padahal jelas-jelas tidak ada kebijakan Pemerintah untuk menghapus BBM jenis premium di tahun 2021" kata Mulyanto.

Mulyanto mendesak BPH Migas segera melakukan investigasi terkait kelangkaan ini. Apalagi beberapa waktu lalu di Semarang ditemukan gudang penimbunan BBM bersubsidi yang akan diselundupkan. Selain itu BPH Migas perlu mempercepat penggunaan nozel digital di setiap SPBU. 

"Harusnya dengan nozel digital ini peluang penyimpangan di titik SPBU dapat tertutup sama sekali. Peluang penyimpangan yang masih terbuka adalah rentang antara titik penyerahan DO sampai titik SPBU. Alias terjadinya 'kencing' solar di tengah jalan. Karena ini adalah rentang wilayah yang tidak terawasi," tutur dia. 

Baca Juga: Jadi Syarat Wajib, Tes PCR di Bandara Soetta Dibanderol Rp495 Ribu

Ke depan, Mulyanto minta Pemerintah, Pertamina dan BPH Migas perlu memikirkan cara penguatan sistem audit BBM ini. Misalnya memberlakukan sistem pembayaran subsidi dihitung berbasis jumlah BBM yang keluar dari nozel digital di SPBU, bukan direkap di depo BBM berbasis DO.

Halaman:

Editor: Bsafaat

Sumber: inilah.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Penerima Kartu Prakerja di Jabar Capai 1,5 Juta Orang

Senin, 29 November 2021 | 13:04 WIB

2022, BI Jabar Yakini Ekonomi Bangkit

Kamis, 25 November 2021 | 13:56 WIB

Foto: Gelaran 2021 West Java Annual Meeting

Rabu, 24 November 2021 | 17:22 WIB

Foto: West Java Annual Meeting 2021

Senin, 22 November 2021 | 17:56 WIB

Frisian Flag Indonesia Dongkrak Produktivitas Susu

Jumat, 19 November 2021 | 14:07 WIB
X