Sudah Akhir Tahun, Mensos Risma Perintahkan Pemerintah Daerah Percepat Pencairan Bansos BPNT

Mensos Tri Rismaharini meminta bank penyalur mencairkan bantaun sosial atau bansos BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desember 2021.

Sudah Akhir Tahun, Mensos Risma Perintahkan Pemerintah Daerah Percepat Pencairan Bansos BPNT
Ilustrasi bansos (iStockphoto)

INILAHKORAN, Bandung - Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta bank penyalur mencairkan bantaun sosial atau bansos BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako paling lambat hari ini Senin 27 Desember 2021.

Risma mengatakan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai.

Ia menekankan agar bansos BPNT segera dicairkan dan memastikan para penerima sudah mendapatkannya, mengingatkan sudah memasuki akhir tahun.

"Saya minta pencarian dipercepat. Ini sudah akhir tahun. Senin besok saya minta semuanya tuntas. Tidak ada penerima manfaat yang belum mencairkan bantuannya," kata Mensos di hadapan Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dan pimpinan Bank Himbara pada Sabtu 25 Desember 2021.

Baca Juga: Dalami Penyelewengan Dana Bansos Guru Cabul Herry Wirawan, Jaksa Bakal Panggil Kemenag

Hari itu juga, Mensos meminta petugas bank mencairkan bansos milik warga.
"Bantuan yang telah diterima digunakan sesuai keperluan dan ketentuan. Tidak boleh untuk membeli rokok atau keperluan yang tidak sesuai," kata Risma.

Terkait masih adanya KPM yang belum menerima bansos, disinyalir mereka berasal dari perluasan program PKH atau BPNT/Program Sembako yang kurang mendapat informasi secara utuh.

Untuk itu, Mensos meminta kepada para pendamping PKH dan BPNT untuk menyisir agar mereka dapat menerima bansos sebelum 31 Desember.

Baca Juga: Update Kasus Guru Cabul Herry Wirawan, Bidan yang Bantu Persalinan Korban Bakal Jadi Saksi

Kemensos melalui Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Percepatan Penyaluran KKS Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT/Program Sembako agar penyalurannya tak melewati 31 Desember.

Penyaluran bansos Kemensos diawasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia melibatkan Kejaksaan Agung RI dan Bareskrim Mabes Polri untuk memastikan bisa tepat waktu, tepat jumlah serta tepat sasaran.***


Editor : inilahkoran