• Selasa, 18 Januari 2022

DJP: Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Kesehatan hingga Juni 2022

- Jumat, 14 Januari 2022 | 16:22 WIB
DJP mengatakan pemerintah memperpanjang Insentif Pajak kesehatan hingga Juni 2022. (net)
DJP mengatakan pemerintah memperpanjang Insentif Pajak kesehatan hingga Juni 2022. (net)

INILAHKORAN, Bandung - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan, pemerintah kini memperpanjang waktu pemberian fasilitas Insentif Pajak terhadap barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Selain itu, fasilitas pajak penghasilan (PPh) bagi tenaga kesehatan pun diperpanjang sampai dengan akhir Juni 2022. Perpanjangan Insentif Pajak ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.03/2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29/2020.

“Perpanjangan Insentif Pajak ini diberikan karena pemerintah memahami bahwa penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional belum berakhir sepenuhnya. Bahkan, kasus varian Omicron jumlahnya semakin bertambah di Indonesia sehingga perlu diatur kembali Insentif Pajak terhadap barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi dan fasilitas PPh bagi tenaga kesehatan,” kata Neilmaldrin, Kamis 13 Januari 2022.

Baca Juga: Kanwil DJP Jabar I Serahkan Berkas Tersangka Pidana Pajak ke Kejati Jabar

Menurutnya, dalam PMK-226/PMK.03/2021 itu pemerintah memberikan dua jenis fasilitas Insentif Pajak yaitu fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) dan fasilitas PPh. Insentif PPN tidak dipungut dan ditanggung pemerintah diberikan kepada tiga pihak dalam kegiatan penanganan pandemi Covid-19.

Ketiga pihak itu yakni badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang memberikan sumbangan barang kena pajak (BKP) yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat atas perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 serta wajib pajak yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 dari industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat. Sedangkan, insentif pembebasan dari pemungutan PPh 22 diberikan kepada tiga pihak itu juga.

“Insentif PPN dan PPh yang diberikan juga termasuk untuk impor, perolehan, maupun pembelian vaksin booster, sehingga vaksin booster dapat dinikmati gratis oleh seluruh rakyat Indonesia” ujarnya.

Baca Juga: Terapkan Zona Integritas, KPP Soreang Juarai Pelayanan Terbaik Kanwil DJP Jabar I

Tak hanya itu, pemerintah juga memperpanjang insentif berupa fasilitas PPh Final sebesar 0% atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Halaman:

Editor: donramdhani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Investasi Emas Masih Menjanjikan di Tahun Ini

Rabu, 12 Januari 2022 | 16:18 WIB
X