• Selasa, 17 Mei 2022

Pak Lurah Catat! Menkeu Perintahkan Minimal 40 Persen Dana Desa Disalurkan untuk Banos BLT

- Selasa, 25 Januari 2022 | 16:11 WIB
Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kemenkeu.go.id)
Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kemenkeu.go.id)

INILAHKORAN, Bandung- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, akan melakukan pengaturan minimal 40 persen Dana Desa untuk BLT Desa dan perluasan kriteria penerima BLT Desa.

Hal tersebut kata ia, dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dana Desa dan pencapaian target penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa serta penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Penentuan BLT Desa sebesar 40 persen dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada hasil kesepakatan Panitia Kerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Panja TKDD) Pemerintah dan Badan Anggaran DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2022.

Baca Juga: DPRD Kota Bogor Kecewa, BLT Untuk 2.800 Warga Kota Bogor Gagal Terserap

Namun, menurutnya pengalokasian ini berlaku fleksibel. Rambu-rambu umum optimalisasi penggunaan dana desa adalah tetap melindungi yang paling miskin. Sehingga, rakyat yang paling rentan miskin harus mendapatkan perlindungan.

“Makanya, memang kami mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 190/PMK.07/2021 mengenai pengelolaan Dana Desa dan penetapan rincian Dana Desa di setiap desa. Meskipun Perpres-nya sudah membuat policy besarnya, di PMK kami bisa memberikan exit-nya,” ungkap Menkeu pada Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Senin 24 Januari 2022.

Baca Juga: Pengumuman! Penyaluran BLT Subsidi Gaji Berakhir, Rekening Baru Penerima BSU Diblokir

Fleksibilitas penggunaan BLT Desa dapat disetujui oleh Bupati atau Wali Kota. Penentuan realokasi mempertimbangkan rekomendasi dari pemerintah daerah (pemda). Hal ini dikarenakan masing-masing kepala daerah mengetahui situasi dan kondisi desanya dalam kebutuhan BLT Desa.

“Perubahan Dana Desa untuk tidak dipakai BLT kalau memang desanya itu sudah makmur ya tidak apa-apa, silahkan nanti bilang sama bupatinya di-approve. Jadi bahkan enggak perlu harus sampai ke Presiden atau ke saya,” tegasnya.***

Halaman:

Editor: Rinda Suherlina

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X