Di KPP Pratama Bandung Bojonagara, Iwan Bule Akui PPS Mudah dan Memberikan Rasa Keadilan

Saat mengunjungi KPP Pratama Bandung Bojonagara, Iwan Bule mengakui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sangat mudah diikuti wajib pajak.

Di KPP Pratama Bandung Bojonagara, Iwan Bule Akui PPS Mudah dan Memberikan Rasa Keadilan
Ketua PSSI Iwan Bule mengunjungi KPP Pratama Bandung Bojonagara untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

INILAHKORAN, Bandung – Ketua PSSI Mochamad Iriawan yang akrab dipanggil Iwan Bule mengunjungi KPP Pratama Bandung Bojonagara, Rabu 29 Juni 2022.

Iwan Bule yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Wakil Presiden itu terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara menyampaikan testimoninya setelah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

“Menurut saya, PPS ini merupakan kebijakan yang benar-benar memihak kepada wajib pajak dan memberikan rasa keadilan. Terima kasih kepada Ditjen Pajak yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti PPS,” kata Iwan Bule kepada Kepala KPP Pratama Bandung Bojonagara Sony Sujati.

Baca Juga: Anggota DPR RI dari PDIP Dukung Rencana Aplikasi MyPertamina Sebagai Syarat Membeli Pertalite

Dia pun mengapresiasi kemudahan ikut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan layanan yang diberikan KPP Pratama Bandung Bojonagara.

“Dalam mengikuti PPS, saya merasa sangat terbantu dengan aplikasi PPS yang mudah digunakan serta pelayanan prima yang diberikan oleh para petugas di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Semoga hal ini dapat dipertahankan dan saya harap pelayanan di KPP lainnya pun sama sehingga wajib pajak bisa merasa terbantu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya,” tutur Iwan Bule.

Sedangkan, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Erna Sulistyowati menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas keikutsertaan Iwan Bule dan testimoninya tentang PPS.

Baca Juga: Hadapi PSS Sleman, Persib Bandung Bermaterikan Pemain Lokal

PPS merupakan program inisiasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berlangsung mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.

Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak agar menuntaskan kewajiban perpajakan yang belum terselesaikan dengan membayarkan pajak penghasilan (PPh) ke kas negara berdasarkan pada pengungkapan harta. (*)


Editor : inilahkoran