Hari Terakhir PPS, Kanwil DJP Jabar I Imbau WP Manfaatkan Sisa Waktu

Lantaran tidak ada perpanjangan waktu PPS, Kepala Kanwil DJP Jabar I Erna Sulistyowati mengajak wajib pajak untuk memanfaatkan sisa waktu.

Hari Terakhir PPS, Kanwil DJP Jabar I Imbau WP Manfaatkan Sisa Waktu
Kepala Kanwil DJP Jabar I Erna Sulistyowati mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan sisa waktu PPS karena tidak ada perpanjangan waktu.

INILAHKORAN, Bandung - Kepala Kanwil DJP Jabar I Erna Sulistyowati mengajak wajib pajak untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk mengikuti PPS karena tidak ada perpanjangan waktu.

Menurutnya, sejauh ini Kanwil DJP Jabar I mencatat peserta PPS hingga Rabu 29 Juni 2022 pukul 17.00 WIB sejumlah 12.126 wajib pajak dengan total setoran pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp3,5 triliun.

“Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang telah mengikuti PPS dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara,” kata Erna, Kamis 30 Juni 2022.

Baca Juga: Kontingen Kabupaten Bogor untuk Porprov Jabar 2022 Belum Terbentuk, Rudy Susmanto Prihatin

Dia mengimbau agar para wajib pajak yang belum mengikuti PPS, masih ada waktu hingga pukul 23.59 WIB sebelum batas waktu PPS berakhir hari ini. Kesempatan yang ada dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Jika ada kendala atau permasalahan dalam proses penyampaian Surat Pernyataan Pengungkapan Harta (SPPH), wajib pajak dapat menghubungi call center khusus PPS ke nomor 1500-008; layanan WA 081156-15008 atau melalui helpdesk unit vertikal kami,” imbuhnya.

Erna menjelaskan, untuk bantuan dan dukungan penerimaan setoran PPS di bank/pos persepsi telah diminta agar membuka layanan sampai dengan hari Kamis 30 Juni 2022 pukul 23.59 WIB.

Baca Juga: Spoiler Alchemy of Souls Episode 5: Park Jin Adakan Diskusi Kerajaan, Ilmu Sihir Jang Wook Akan Ditarik?

Tujuan utama PPS yakni meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ada dua jenis wajib pajak yang menjadi sasaran program ini. Yakni, wajib pajak orang pribadi dan badan yang telah mengikuti Program Pengampunan Pajak namun masih terdapat harta yang diperoleh pada periode 1 Januari 1985-31 Desember 2015 yang tidak atau kurang diungkapkan ketika mengikuti program tersebut.

Kedua, wajib pajak orang pribadi yang memperoleh harta sejak 1 Januari 2016-31 Desember 2020 dan masih memiliki harta tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 namun belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020.

Baca Juga: Piala Indonesia Akan Kembali Digulirkan Setelah 3 Tahun Vakum, PSSI Sudah Keluarkan Surat Edaran

Selai itu, repatriasi harta yang dilakukan akan mendorong membaiknya iklim investasi di dalam negeri terutama pada sektor pengolahan sumber daya alam dan sektor energi terbarukan.

“Partisipasi masyarakat dalam mengikuti PPS merupakan bentuk gotong royong untuk kepentingan negara. Dana investasi yang dihimpun dari dari keikutsertaan peserta PPS menyumbang dua manfaat bagi Indonesia. Pertama, menjadi sumber pembiayaan pembangunan ekonomi. Kedua, perluasan basis perpajakan nasional,” bebernya. (*)


Editor : inilahkoran