DPR Soal MyPertamina jadi Syarat Beli BBM Subsidi: Masyarakat Kurang Mampu Semua Punya HP?

Kebocoran BBM bersubsidi ke industri atau kelompok mampu harus dihindari, agar program subsidi ini tepat sasaran.

DPR Soal MyPertamina jadi Syarat Beli BBM Subsidi: Masyarakat Kurang Mampu Semua Punya HP?
Per 1 Juli 2022, setiap pembelian BBM jenis pertalite dan solar bersubsidi wajib pakai aplikasi MyPertamina

INILAHKORAN, Bandung - Penerapan aplikasi MyPertamina untuk mengakses BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite butuh pengawasan ketat. Kebocoran BBM bersubsidi ke industri atau kelompok mampu harus dihindari, agar program subsidi ini tepat sasaran.

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menilai, program digital MyPertamina membutuhkan pula sosialisasi masif dan setelah itu akan dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan. Dengan begitu, kelompok masyarakat berdaya beli rendah bisa menikmati.

"Masih butuh sosialisasi dan penyempurnaan bagaimana melakukan upaya agar BBM bersubsidi dinikmati masyarakat yang membutuhkan dan tidak ada kebocoran ke industri atau kelompok pemilik kendaraan mewah yang mengonsumsi BBM bersubsidi," harap Diah dalam keterangan tertulis, Kamis (30/6/2022).

Baca Juga: Sambutan Positif Lembaga Rumah Sakit Baru yang Sudah Terakreditasi

Hanya saja, masih banyak kendala di awal program ini diluncurkan, yaitu masyarakat yang tidak memiliki handphone (HP) atau HP-nya bukan smartphone. Ini belum diantisipasi dengan baik.

Masalah kedua, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, HP bisa berpindah tangan. Bisa saja HP milik seseorang, tapi aplikasinya di HP lain, kemudian digunakan orang yang tidak berhak. Inilah beberapa masalah teknis yang perlu diatasi segera.

"Karena sasaran adalah masyarakat yang tidak mampu, berarti pertanyaan berikutnya kalau mereka tidak mampu apakah memiliki gadget atau HP yang bisa meng-install," kata Diah lagi.

Baca Juga: Gelar Team Building, Prawira Bandung Semakin Siap Menghadapi Playoff IBL 2022

Ia menilai, tujuan program MyPertamina ini baik. Tinggal bagaimana sosialisasinya dilakukan secara sungguh-sungguh dan cermat.

Dengan program ini pula, bisa terdata siapa saja kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi BBM. Pengawasan sekali lagi jadi kunci sukses program tersebut, tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II ini.***


Editor : inilahkoran