Fadli Zon: Vonis Ahmad Dhani Adalah Lonceng Kematian Demokrasi

Dihukumnya musisi sekaligus  politisi Partai Gerindra Ahmad Dhani selama 1,5 tahun pemenjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian membuat Wakil Ketua DP

Fadli Zon: Vonis Ahmad Dhani Adalah Lonceng Kematian Demokrasi
INILAH, Bogor - Dihukumnya musisi sekaligus  politisi Partai Gerindra Ahmad Dhani selama 1,5 tahun pemenjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian membuat Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon prihatin.
 
Fadli Zon yang ditemui wartawan usai menghadiri program rebo keliling (Boling) Bupati dan Wakil Bupati Bogor menganggap vonis yang diberikan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merupakan keputusan yang tidak berkeadilan.
 
"Cuitan Ahmad Dani yang mengatakan para pendukung penista agama adalah bajingan yang harus diludahi tidak mempunyai alamat menghina siapaun atau ada subjeknya hingga keputusan pengadilan ini tidak mewakili rasa keadilan," kata Fadli Zon Rabu, (30/1).
 
Keponakan sastrawan Taufik Ismail ini menerangkan divonis bersalahnya Ahmad Dhani dan dipenjara hingga 1,5 tahun merupakan lonceng kematian demokrasi indonesia.
 
"Kebebasan berpendapat baik lisan maupun tulisan dilindungi oleh konsitusi kita yaitu UUD 1945," terangnya.
 
Wakil Ketua DPP Partai Gerindra ini pun mendukung kuasa hukum Ahmad Dhani yang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
 
"Kita akan mmengambil langkah hukum banding dan udah-mudahan dalam sidang banding nanti kita bertemu hakim yang mempunyai naluri, berpikir cerdas dan melihat jelas kasus ini," lanjut Fadli.
 
Terhadap keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis penjara musisi Ahmad Dhani selama 1,5 tahun, pengacara  Ahmad Dhani langsung mengajukan banding 
 
"Kita sampaikan pernyataan banding terlebih dahulu ke Pengadilan Tinggi DKI pada Selasa, yang sudah dipersiapkan setelah hakim membaca putusan," kata Hendarsam Marantoko selaku pengacara Ahmad Dhani di Jakarta, Selasa (29/1).
 
Hendarsam menyatakan langkah selanjutnya yang akan diambil tim kuasa hukum Ahmad Dhani mendaftarkan memori banding setelah menerima salinan putusan dari PN Jakarta Selatan.
 
Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Ratmoho memvonis Ahmad Dhani hukuman penjara selama 1,5 tahun karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.
 
Selain menghukum 1,5 tahun penjara, hakim juga memerintahkan Dhani untuk menjalani penahanan.
 
Tindak pidana yang dilakukan Dhani, menurut Ratmoho, yakni dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh menyebarkan informasi yang menunjukkan rasa kebencian.
 
Diungkapkan hakim, informasi yang tersebar itu juga menimbulkan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Putusan hakim itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut Dhani pidana penjara dua tahun.
 
Jaksa menganggap Dhani telah melanggar Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor : inilahkoran