Hakim Tegur Terdakwa Kadispora Garut

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Garut Kuswendi menjalani sidang perdana kasus dugaan pelanggaran Undang-undang (UU) Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri (PN) Garut, Kamis (28/2/2019). Kusw

Hakim Tegur Terdakwa Kadispora Garut
INILAH, Garut - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Garut Kuswendi menjalani sidang perdana kasus dugaan pelanggaran Undang-undang (UU) Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri (PN) Garut, Kamis (28/2/2019). Kuswendi terseret kasus pembangunan Bumi Perkemahan (Buper).
 
Kuswendi terhenyak. Sesaat kemudian, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Garut ini akhirnya mengikuti lagi proses persidangan yang menyeretnya menjadi terdakwa.
 
Peristiwa tersebut terjadi pada sidang perdana kasus dugaan pelanggaran Undang-undang (UU) Lingkungan Hidup terkait pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) di Pengadilan Negeri (PN) Garut, Kamis (28/2/2019). Sidang dimulai sekitar pukul 14.40 WIB dan hanya berlangsung sekitar lima menit.
 
Ketua Majlis Hakim Hasanuddin menegur Kuswendi karena meminta waktu selama dua minggu saat ditanya kesiapan mendapatkan penasehat hukum untuk mendampinginya selama menjalani sidang.  
 
"Jangan begitu. Kita juga harus menjunjung azas peradilan yang cepat,” kata Hasanuddin didampingi Anggota Majlis Hakim Ayu Amelia dan Lidya Davida.
 
Hasanudin memberikan tenggat waktu seminggu bagi terdakwa Kuswendi untuk mendapatkan penasehat hukum.
 
"Karena sudah dapat dakwaan, Saudara diberi waktu seminggu, tepatnya sampai Rabu tanggal 6 Maret 2019. Carilah penasehat hukum dan kasihkan dakwaannya. Kalau sudah punya penasehat hukum kan bisa langsung jawab,” ujarnya. 
 
Majlis Hukum urung membacakan dakwaan karena terdakwa Kuswendi belum didampingi penasehat hukum. Sedangkan terdakwa menegaskan dirinya akan didampingi penasehat hukum selama menjalani persidangan tersebut.
 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fiki Mardani menyatakan akan berkonsultasi dengan JPU lainnya ketika ditanya Majlis Hakim tentang isi dakwaan. Kendati tak dilakukan penahanan, Majelis Hakim mengingatkan terdakwa selalu kooperatif mengikuti persidangan.
 
Sebelum persidangan, Kuswendi menyebutkan, dirinya didakwa melanggar UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Hal itu berkaitan tidak adanya izin lingkungan, tepatnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pada pembangunan Buper di kawasan kaki Gunung Guntur, Desa Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, tahun anggaran 2018 senilai Rp1,8 miliar.
 
Kuswendi membenarkan kegiatan tersebut tak memiliki Amdal. Dia berkilah, pembangunan Buper bukan untuk kegiatan usaha, melainkan terbuka untuk kepentingan umum. 
 
"Justru dengan dijadikan Buper, lahan di sana tertata lebih bagus. Ada penghijauan, penanaman pohon. Drainase juga dibangun," jelasnya.
 
Dia menyebutkan, di Buper akan ada kegiatan pembangunan, termasuk MCK dan mushola yang menelan anggaran Rp10 miliar. "Tapi sekarang kan belum ada,” katanya.
 
Sebelumnya, Bupati Rudy Gunawan mengatakan, kawasan di sekitar Buper merupakan daerah rencana pembangunan. Belum ada rekomendasi soal tata ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Juga belum ada detail design engineering (DED). Kegiatan baru sebatas cut and fill.
 
"Kami masih menunggu izin mendirikan bangunan (IMB) yang sedang dalam proses," ucapnya.
 
Berkaitan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memperlihatkan adanya kelebihan pembayaran dalam kegiatan tersebut, Rudy menegaskan, kelebihan pembayaran sudah dikembalikan pihak kontraktor.


Editor : inilahkoran