Harga BBM Subsidi Naik, Sugianto Nanggolah Harap Pemerintah Pusat Kaji Ulang Putusannya

Bendahara Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar Sugianto Nanggolah berharap, pemerintah pusat dapat mengkaji ulang putusan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi Pertalite beberapa waktu lalu.

Harga BBM Subsidi Naik, Sugianto Nanggolah Harap Pemerintah Pusat Kaji Ulang Putusannya
Sugianto Nanggolah mengatakan, kenaikan BBM bertolak belakang dengan kondisi masyarakat sekarang sedang prihatin pasca dampak bola salju pandemi Covid-19 yang tidak hanya menerpa masalah kesehatan.

INILAHKORAN, Bandung - Bendahara Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar Sugianto Nanggolah berharap, pemerintah pusat dapat mengkaji ulang putusan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi Pertalite beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan lonjakan harga Pertalite, yang didasari membengkaknya nilai subsidi terhadap APBN dan sejauh ini dianggap tidak tepat sasaran, dianggapnya bukan alasan tepat dalam menaikkan harga BBM pada saat sekarang. Sugianto Nanggolah menjelaskan, kondisi masyarakat sekarang sedang prihatin pasca dampak bola salju pandemi Covid-19 yang tidak hanya menerpa masalah kesehatan.

Perekenomian yang karut-marut imbas dari pandemi, sejatinya dapat menjadi pertimbangan pemerintah sebelum menaikkan harga. Terlebih selisih kenaikan yang sangat tinggi, dinilainya bukan suatu bentuk kenaikan tetapi perpindahan harga. Tentunya sangat berimbas terhadap kenaikan harga lainnya, yang bergantung pada transportasi.

Baca Juga : BIJB Dipakai Embarkasi Haji, Emil Berharap Tol Cisumdawu Segera Tuntas

“Kenaikan boleh, tapi tidak begitu besar. Harusnya bertahap. Sekarang ini kalau saya lihat, bukan naik lagi. Tapi pindah harga. Pertalite yang dijual Rp7.650 pindah ke Rp10 ribu. Maka dari itu, saya minta ke pemerintah bahwa kita harus peka terhadap jeritan hati masyarakat. Masyarakat kita ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Baru saja ditimpa dampak pasca Covid-19, sekarang sudah ditimpa lagi dengan kenaikan harga,” ujar Sugianto Naggolah kepada INILAHKORAN belum lama ini.

“Maka dari itu, kenaikan BBM ini angat memberatkan bagi mereka. Kami meminta kepada pemerintah, bukain menaikkan BBM solusinya. Tetapi merelokasi anggaran pembangunan yang ada sekarang, dialihkan ke program pro rakyat,” imbuhnya.

Sugianto melanjutkan, bila mengendalikan harga saja pemerintah belum sanggup, apalagi dalam menyejahterakan masyarakat. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk subsidi akan dampak kenaikan BBM menurutnya pun tidak tepat, karena tidak disalurkan secara merata. Sementara imbas dari kenaikan BBM, memengaruhi seluruh elemen masyarakat.

Baca Juga : Ridwan Kamil: Edukasi dan Mitigasi Bencana Harus Inovatif dan Kreatif

“Itulah guna pemerintah, kalau mengendalikan harga saja sudah tidak mampu, boro-boro mau menyejahterakan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini dijawab dengan kebutuhan dasar. Padahal sebenarnya banyak upaya yang bisa dilakukan selain menaikkan harga dalam situasi darurat eknomi saat ini. Program yang harusnya bisa ditunda, ya ditunda dulu dan dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

“Saya juga berulangkali sering menyampaikan bahwa tidak akan ada keadilan sosial tanpa bantuan sosial. Nah saat ini bantuan sosial yang diberikan belum memenuhi keadilan sosial karena tidak merata. Sifatnya juga hanya karena dampak. Kalau kita lihat dalam Pancasila, pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada tanggungjawab pemerintah dalam memberikan bantuan sosial secara merata. Cuma berapa persen masyarakat yang menerima? Padahal kita tahu, dampaknya ke semua pihak. Jadi kebijakan ini perlu dipertimbangkan kembali,” sambungnya.*** (yuliantono)

Baca Juga : Lewat Pameran Transportasi, Dishub dan IJTI Jabar Ingin Masyarakat Kembali Pakai Transportasi Umum


Editor : donramdhani