• Minggu, 5 Desember 2021

Komisi Informasi Jabar Mulai Tuntaskan 14 Permohonan Register PSI

- Minggu, 19 Januari 2020 | 18:10 WIB
istimewa
istimewa

INILAH, Bandung - Komisi Informasi Jabar mulai menuntaskan penyelesaian sengketa informasi (PSI) berdasarkan registrasi permohonan penyelesaian sengketa Informasi. Saat ini, terdapat 14 register yang sudah masuk dalam proses persidangan. 

Ketua Komisi Informasi Jabar Ijang Faisal mengatakan, dari 14 register permohonan tersebut sekitar 75% berkaitan dengan laporan penggunaan anggaran APBD yang berada di OPD provinsi maupun kabupaten/kota di Jabar. Selain itu, sebanyak 15% berkaitan dengan perizinan yang dikeluarkan badan publik kabupaten dan kota.

"Untuk 10 persen sisanya terkait permohonan informasi data yang ada di badan publik," ujar Ijang, Minggu (19/1/2020).

Dia menyampaikan permohonan maaf kepada para pemohon penyeleseaian PSI atas keterlambatan proses PSI saat ini. Sebab, komisioner baru dilantik pada akhir 2019 lalu.

"Sementara, register PSI sudah ada yang masuk di bulan November 2019, walaupun begitu dari sisi peraturan dan perundang-undangan tidak ada yang dilanggar," katanya.

Menurut Ijang, pihaknya memiliki waktu 100 hari kerja sesuai dengan UU No 14/2008 pasal 38 ayat 2 yaitu proses penyelesaian sengketa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling  lambat dapat diselesaikan dalam waktu seratus hari kerja.

"Dan Insyaallah kami berkomitmen di durasi waktu 100 hari maka 14 register yang terlambat tersebut akan dituntaskan," katanya.

Ijang mengatakan, Komisi Informasi sebagai lembaga negara yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 diberi mandat untuk mengawal keterbukaan informasi publik di negeri ini. Pihaknya berharap kedepan dengan adanya keterbukaan infomasi publik yang dilakukan oleh badan publik pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif maka tingkat kesejahteraan rakyat akan meningkat.

Ijang memastikan, Komisi Informasi Jabar berkomitmen bersama mitra kerja lainnya untuk bisa mendorong badan publik agar lebih terbuka dalam melayani publik. Hal itu tampak dengan melakukan silaturahmi kelembagaan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Pengadilan Negeri (PN) Kelas I Bandung, dan Ombudsman Jabar pada pekan pertama Januari 2020.

Halaman:

Editor: donramdhani

Terkini

Monumen Pahlawan COVID-19 Jawa Barat Diresmikan

Sabtu, 4 Desember 2021 | 11:13 WIB

Jabar Provinsi Anggota JDIHN Terbaik Tahun 2021

Sabtu, 4 Desember 2021 | 11:06 WIB

Coletot, Perpaduan Kuliner Khas Jabar-Yogyakarta

Kamis, 2 Desember 2021 | 09:05 WIB

Ridwan Kamil Ajak Sri Sultan Nostalgia ke Bandung

Kamis, 2 Desember 2021 | 08:39 WIB
X