• Kamis, 9 Desember 2021

KI Jabar: Keterbukaan Informasi Publik Perwujudan Negara Demokrasi

- Sabtu, 21 Agustus 2021 | 09:00 WIB
istimewa
istimewa

INILAH, Bandung-Ketua Komisi Informasi (KI) Jawa Barat (Jabar) Ijang Faisal mengatakan, keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan negara demokrasi. Sebab, demokrasi dapat dikatakan berhasil ketika ada kepercayaan publik

"Kepercayaan publik akan didapat apabila pemerintah dapat mengelola negara secara transparan dan akuntabel dengan manajemen terbuka," kata Ijang dalam Rapat Koordinasi PPID di Lingkungan Pemda Kota Bandung secara virtual, Kamis (19/8/2021). 

Menurut Ijang, Pemda Kota Bandung dapat mempersiapkan perangkat untuk menjalankan keterbukaan informasi publik dengan baik. Dalam monitoring dan evaluasi (monev) pemeringkatan badan publik tingkat Provinsi Jabar, Pemda Kota Bandung masuk kategori informatif. 

"Untuk itu kami meminta agar PPID Utama Pemda Kota bandung senantiasa memberi pembinaan terhadap PPID Pelaksana di tingkat unit kerja," ucapnya. 

Ijang juga mengingatkan supaya PPID sebagai pelayan publik untuk terus memberikan informasi terbuka kepada masyarakat. 

“Karena yang kita dorong keterbukaan informasi publik saat ini adalah keterbukaan informasi berdasarkan regulasi yang sesuai prosedur yang tercantum di dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, bukan keterbukaan informasi yang didasarkan pada persepsi," tuturnya.

Adapun terkait Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat, No.1/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, menurut Ijang, merupakan hak Komisi Informasi dalam menangani sengketa.

"Bukan merupakan hak PPID dalam menghentikan permohonan informasi, untuk itu saya mengimbau kepada semua PPID agar tidak melakukan interpretasi menjadikan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat, No.1/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, dijadikan alasan dalam menolak permohonan informasi dari warganya," ucapnya. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung Yayan Ahmad Brilyana mengatakan, Pemda Kota Bandung memiliki 77 PPID OPD, 274 PPID pembantu SD, 59 PPID Puskesmas kemudian  57 sub pembantu PPID Puskesmas.

Halaman:

Editor: JakaPermana

Tags

Terkini

5 Desa di Jabar Raih Anugerah Desa Wisata 2021

Rabu, 8 Desember 2021 | 21:06 WIB

Gempita Budaya Wujud Persaudaraan Jabar-Yogyakarta

Rabu, 8 Desember 2021 | 20:57 WIB

Jabar Masagi Siap Lahirkan Generasi Muda Berkarakter

Selasa, 7 Desember 2021 | 20:14 WIB

FAGI Jabar Meminta Walkot Bandung Segera Lantik CKS

Selasa, 7 Desember 2021 | 10:35 WIB

SMA dan SMK di Jabar Kini Bisa Pelajari Pencak Silat

Senin, 6 Desember 2021 | 15:30 WIB
X