DPRD Jabar Minta Kompetensi Program Kesehatan Ditingkatkan

INILAHKORAN, Bandung – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Ahcmad Ru’yat meminta kompetensi program kesehatan harus menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan, sebagai langkah antisipasi dan penanggulangan pandemi Covid-19.

Dia mengatakan, rasionalisasi program kesehatan jangan sampai terganggu. Sebab dikhawatirkan akan menjadi masalah besar, mengingat Jawa Barat masih dalam situasi pandemi. Dia pun meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov), untuk bersama-sama fokus dalam menyikapi masalah saat ini.

"Kami bersama Komisi V, bersama-sama mendapatkan informasi terkait perubahan APBD dari mitra kerja Komisi V. Terutama untuk perihal penanganan penanggulangan Covid-19. Ini nantinya untuk dibahas lebih dalam di Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat," ujar Achmad Ru’yat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: DPRD Jabar Harap Revitalisasi Sungai Kalimalang Bermanfaat Bagi Masyarakat

Senada dengan Ru’yat, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan, pihaknya melihat ada beberapa hal yang harus segera dilakukan pembenahan dalam sistem di sektor kesehatan. Khususnya rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Semoga cepat ada realisasi berupa Pergub (Peraturan Gubernur) yah, bahwa sekarang ini masih kesulitan dengan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Jadi rumah sakit itu setiap tahun menghasilkan uang. Rumah sakit yang sudah BLUD, tapi tidak bisa langsung dibelanjakan karena belum ada Pergub yang mengatur. Jadi harus menunggu sebagai mana siklus APBD yang normal dan menunggu sampai anggaran perubahan. Nah ini kita harapkan ada perlakuan yang khusus, karena uang itu dibutuhkan untuk operasional dan lain-lain," jelasnya.

Baca Juga: DPRD Jabar Harap Pandemi Segera Berakhir, Ini Langkahnya

Selain itu, persoalan terkait pembiayaan dokter spesialis kata Hadi turut memberatkan rumah sakit karena membutuhkan biaya besar. Dia berharap ada solusi mengenai hal ini, salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan BUMD yang bergerak di bidang perbankan, mengenai upah, biaya operasional dan biaya lain yang dibutuhkan oleh rumah sakit.

"Nah ini perlu ada terobosan agar bisa diselesaikan. Misalkan dengan melibatkan bank milik Jabar yaitu Bank BJB sehingga aspek tadi tidak membebani rumah sakit," harapnya. (yuliantono)