• Sabtu, 4 Desember 2021

DPRD Jabar Dorong ESDM Wilayah II Aktif Tangani Penambang Ilegal

- Jumat, 8 Oktober 2021 | 09:49 WIB
ESDM Jabar diminta aktif menangani penambang ilegal. (Yuliantono/Istimewa)
ESDM Jabar diminta aktif menangani penambang ilegal. (Yuliantono/Istimewa)

INILAH, Bandung – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Mochamad Ichsan meminta Kantor Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (KCD ESDM) aktif dalam menangani penambangan liar, kendati anggaran terpangkas akibat refocussing penyelesaian pandemi Covid-19.

Dia menjelaskan, persoalan tersebut harus dapat diatasi guna mencegah dampak berkelanjutan terhadap lingkungan dari aktivitas pertambangan yang tidak sesuai prosedur. Sebab ada aturan yang mengatur, khususnya mengenai pengolahan limbah terkait hasil tambang. Ichsan berharap, meski dengan anggaran terbatas ESDM dapat bekerja secara maksimal.

“Kami mengapresiasi kinerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor ini. Mungkin saja dengan anggaran yang kecil, itu semua bisa tercapai. Akan tetapi untuk proyek - proyek besar seperti penangan penambang ilegal masih tetap marak dan belum bisa terkontrol,” ujar Ichsan di sela-sela kunjungan kerja ke KCD ESDM Wilayah II Bogor, dalam rangka monitoring kegiatan tahun anggaran 2021, Kamis 7 Oktober 2021.

 Baca Juga: Kemiskinan Kabupaten Cirebon 70 Persen, Anggota DPRD Jabar: Saya Malu...

Ichsan menambahkan, kendati saat ini kewenangan terhadap pertambangan liar sudah beralih ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bukan berarti KCD ESDM berpangku tangan, karena Kabupaten Bogor masih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dan harus punya peran dalam permasalahan tersebut.

Baca Juga: Hasil Budidaya Bibit Ikan Turun, DPRD Jabar Harap Ada Perbaikan

"Kami mendorong kepada ESDM tetap pro aktif dalam memonitoring dan mempunyai peran disitu, walaupun nanti eksekusinya kita menunggu dari pihak pusat. Bagaimanapun itu masyarakat mengadu ke kantor ini, baik itu dalam segi perizinan, kewenangan. Satu hal lagi, bahwa ESDM tidak sendiri dalam menangani masalah itu. Bekerjasama dengan aparat, apalagi jika kondisinya perlu pendampingan hukum maka harus ditegakkan," tutupnya.*** (Yuliantono)

 

 

Halaman:

Editor: Bsafaat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Program Prioritas Pemprov Selesai 2022, DPRD Jabar Ragu

Selasa, 30 November 2021 | 20:52 WIB

DPRD Jabar Minta MPP Diperbanyak

Jumat, 26 November 2021 | 19:15 WIB

DPRD Jabar Dorong Pemprov Perbanyak Desa Digital

Jumat, 26 November 2021 | 15:21 WIB

DPRD Jabar Minta TAPD Tidak Asal Klaim Anggaran OPD

Sabtu, 20 November 2021 | 17:15 WIB

DPRD Jabar Minta Jaswita Maksimalkan Aset

Sabtu, 20 November 2021 | 11:30 WIB

Legislator Ingin Genjot IPP Jabar

Rabu, 10 November 2021 | 14:31 WIB

DPRD Jabar Sebut Ibu Pelindung Terbaik Bagi Anak

Selasa, 9 November 2021 | 15:00 WIB
X