• Selasa, 30 November 2021

Lindungi Pekerja dengan Jaminan Kehilangan Kerja

- Senin, 25 Oktober 2021 | 22:15 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 158 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jabar di Hotel Pullman, Kota Bandung, Senin (25/10/2021). (Foto: Tatang/Biro Adpim Jabar)
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 158 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jabar di Hotel Pullman, Kota Bandung, Senin (25/10/2021). (Foto: Tatang/Biro Adpim Jabar)

INILAHKORAN, Bandung-Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 158 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jabar di Hotel Pullman, Kota Bandung, Senin (25/10/2021).

Setiawan menuturkan, Pergub tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurut Setiawan, ada lima jenis jaminan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pergub tersebut. Kelima jenis jaminan itu meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan, yang disesuaikan dengan klasterisasi perusahaan.

Baca Juga: FAGI Desak Gubernur Jabar Keluarkan Pergub Terkait Pendanaan Pendidikan SMA/SMK/SLB

“Ini sudah kita undangkan tanggal 27 Agustus 2021. Tentu saja dengan adanya Peraturan Gubernur ini artinya bahwa jaminan untuk tenaga kerja kita, khususnya untuk non-ASN, ini jaminannya lebih jelas,” kata Setiawan.

“Kita bagi jadi perusahaan mikro, kecil, sedang, dan besar. Nah ini jaminan-jaminannya berbeda. Untuk perusahaan besar, jumlah jaminannya berbeda dengan perusahaan mikro. Kalau (jaminan) kematian dan kecelakaan itu sudah pasti ada, yang unik di sini adalah jaminan kehilangan kerja,” ucapnya.

Jaminan kehilangan pekerjaan merupakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Selain uang pesangon, pekerja atau buruh yang diberhentikan dari tempat kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Jabar Segerakan Penerbitan Pergub Pesantren

Setiawan menyebutkan, aturan penerapan jaminan kehilangan kerja disesuaikan dengan klasterisasi perusahaan, seperti diatur pada Pergub tersebut. Perusahaan besar, katanya, diwajibkan mengikuti program jaminan kehilangan kerja, sedangkan perusahaan kecil dan mikro tidak diwajibkan.

Halaman:

Editor: JakaPermana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Wagub Uu Ruzhanul Ulum Ingatkan Tertib Arsip

Senin, 29 November 2021 | 23:00 WIB

Oded Berikan Bocoran Menjadi Ayah Yang Sukses

Senin, 29 November 2021 | 20:00 WIB

DPRD Jabar Minta MPP Diperbanyak

Jumat, 26 November 2021 | 19:15 WIB

DPRD Jabar Dorong Pemprov Perbanyak Desa Digital

Jumat, 26 November 2021 | 15:21 WIB

Komitmen Ridwan Kamil untuk Kemajuan Desa di Jabar

Kamis, 25 November 2021 | 23:15 WIB

Jabar Terima Lima Penghargaan dalam Sehari

Kamis, 25 November 2021 | 22:45 WIB

Jabar Tertinggi Realisasi Investasi di Indonesia

Rabu, 24 November 2021 | 22:42 WIB

Jabar Genjot Vaksinasi Lansia, Ini Strateginya

Rabu, 24 November 2021 | 17:49 WIB
X