• Minggu, 29 Mei 2022

Kabupaten Fakfak Belajar Pengelolaan Keuangan kepada Jabar

- Senin, 1 November 2021 | 23:00 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja saat melantik 92 pejabat fungsional di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (29/10/2021). (Foto: Yana Ismiana/Biro Adpim Jabar)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja saat melantik 92 pejabat fungsional di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (29/10/2021). (Foto: Yana Ismiana/Biro Adpim Jabar)

INILAHKORAN, Bandung-Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja menerima kunjungan kerja Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Fakfak, Papua Barat, terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (1/11/2021).

Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom menyebutkan, pihaknya merasa kesulitan terkait perubahan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, sehingga banyak terjadi keterlambatan baik dalam pencairan keuangan maupun pelaporan pertanggungjawaban.

Untuk itu, ia berharap pihaknya dapat berguru pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar, supaya Kabupaten Fakfak dapat lebih mudah mengelola keuangan negara di daerahnya secara lebih baik.

“Kami datang dari ufuk timur di Papua Barat untuk bisa mendapatkan informasi sekaligus menerima apa yang menjadi kebutuhan kami di daerah terkait dengan pengelolaan keuangan negara,” ucap Yohana.

“Sejauh ini perubahan-perubahan mekanisme membuat ada kendala-kendala yang kami hadapi di daerah, dengan bagaimana penyelesaian dan realisasi keuangan daerah terutama di Kabupaten Fakfak, kami mengalami keterlambatan,” ceritanya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Fakfak Ali Baham Temongmere mengungkapkan kendala yang harus dihadapi pihaknya, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana, terutama jaringan internet yang masih sangat terbatas.

“Bahkan juga di tingkat pemerintah pusat masih ada hal yang belum final, masih ada kendala yang saat kita konsultasikan pun belum ada solusinya,” ujar Ali.

Terlebih, kata Ali, dengan diberlakukannya regulasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) kendala pengelolaan keuangan daerah semakin sulit, mengingat belum tersambungnya perencanaan penganggaran dengan penatausahaan.

“Untuk SIPD, ada sistem yang belum connect antara perencanaan penganggaran dan penatausahaan. Ini tentunya akan sampai ke tingkat pertanggungjawaban. Bahkan kemarin itu sampai dua kali kita coba kerjakan, melalui sistem dan manual. Tetap dalam seminggu terakhir ini proses pencairan kita di keuangan ada kendala lagi,” paparnya.

Halaman:

Editor: JakaPermana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jabar Tes PCR Gratis Calon Jemaah Haji

Kamis, 26 Mei 2022 | 20:10 WIB
X