Pemprov Jabar Berhasil Memulangkan Tiga Warga Asal Cianjur dari Arab Saudi Berkat Kolaborasi

Pemprov Jabar akhirnya dapat memulangkan tiga warga asal Cianjur dari Riyadh, Arab Saudi berkat kolaborasi di tingkat pusat maupun daerah.

Pemprov Jabar Berhasil Memulangkan Tiga Warga Asal Cianjur dari Arab Saudi Berkat Kolaborasi
Pemprov Jabar berhasil memulangkan tiga warga asal Cianjur dari Arab Saudi berkat kolaborasi.

INILAHKORAN, Bandung - Pemprov Jabar akhirnya dapat memulangkan tiga warga asal Cianjur dari Riyadh, Arab Saudi. Keberhasilan ini berkat kolaborasi di tingkat pusat maupun daerah.

Sebelumnya, Pemprov Jabar merilis tiga warga asal Cianjur yang terdiri dari Maisurah yang merupakan Pekerja Imigran Indonesia (PMI) dan dua anaknya tak bisa pulang ke Tanah Air. Penyebabnya, selain tidak memiliki ongkos pulang, salah satu putranya memiliki masalah kesehatan dan juga terkendala administrasi kependudukan.

Ketua Umum Jabar Quick Response (JQR) Bambang Trenggono mengatakan, pihaknya diperintahkan orang nomor datu di Pemprov Jabar untuk menyelesaikan masalah adanya tiga warga asal Cianjur Jabar yang tertahan di Arab Saudi.

Baca Juga: Ridwan Kamil dan Gus Yahya Hadiri Harlah Nahdlatul Ulama ke-99

"Pak Gubernur (Ridwan Kamil) memiliki perhatian khusus terhadap nasib para PMI asal Jabar. Maka dari itu kami diminta langsung oleh beliau untuk mengawal proses pemulangan PMI asal Cianjur yang tengah bekerja di Riyadh Arab Saudi," ujar Bambang, Jumat 11 Maret 2022.

Bambang memastikan, selain mengawal proses pemulangan Maisurah dan kedua anaknya, proses pemulihan dan pengobatan anaknya juga menjadi prioritas pihaknya.

"Maka dari itu kami segera respons dan berkonsolidasi dengan OPD terkait baik dari lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten,” katanya.

Baca Juga: Bukan Janji, Ini Komitmen Ridwan Kamil Hapus Praktik Korupsi di Jawa Barat

Bambang menyebutkan dalam kasus tersebut pihak Pemprov Jabar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Sosial (Dinsos), dan juga Dinas Kesehatan Jabar berperan aktif dalam memberikan layanan perlindungan bagi PMI.

“Hal ini merupakan ciri bagaimana negara hadir dalam permasalahan warganya dimanapun dia berada,” katanya.

Pihak JQR, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur juga memfasilitasi pengobatan Anwar putra dari Maisurah. Anwar yang berusia 10 tahun itu didiagnosa tumor ganas.

“Dari JQR akan melakukan pendampingan di RSUD Sayang Kabupaten Cianjur sehingga pengobatannya terjamin,” ucapnya.

Baca Juga: Foto: Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Jawa Barat

Saat ditemui di kediaman kerabatnya di Cianjur, Maisurah menceritakan bagaimana dirinya dan kedua anaknya bisa kembali ke kampung halamannya di Kampung Sukamanah Kelurahan Cibinong Hilir Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur. Maisurah mengaku sejak tahun 2006 telah meninggalkan Cianjur dan bekerja di Arab Saudi dan tidak pernah sama sekali pulang.

“Setelah suami wafat, kami pada Juli 2021 sudah ingin pulang ke Cianjur namun terkendala biaya dan anak saya Anwar didiagnosa tumor ganas,” ujarnya.

Beruntung biaya pengobatan Anwar dibantu oleh majikan Maisurah dan pihak KBRI Arab Saudi. Maisurah akhirnya meminta bantuan KBRI untuk keinginannya kembali ke tanah air.

Baca Juga: Wagub Jabar: Staf Ahli Berperan Kuatkan Program Kerja Pembangunan Daerah

“Dari KBRI informasinya sampai ke Pak Gubernur Ridwan Kamil, Alhamdullilah takdirnya saya bisa pulang, saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Gubernur Ridwan Kamil”ujarnya.

Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Maisurah dan kedua anaknya dijemput pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk diantar ke tempat karantina di Jakarta. Dari tempat karantina kembali dijemput oleh pihak Kementerian Sosial dari Balai Ciungwanara Kabupaten Bogor.

Plt Kordinator Rehabilitasi Sosial Balai Ciungwanara Kemensos Santi Utami Dewi mengatakan, pihaknya memfasilitasi penanganan pertama pengobatan Anwar dan tempat karantina. Dari pemeriksaan awal oleh dokter spesialis, Anwar disarankan untuk melaksnakan pengobatan lanjutan.

Pihaknya juga mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemprov Jabar yang berkolaborasi dengan tingkat pusat dan daerah dalam kasus Maisurah. “kami mengucapkan terimakasih banyak untuk Pemprov Jabar melalui JQR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan untuk memfasilitasi Ibu Maisurah,” ucapnya.

Baca Juga: Atalia Ridwan Kamil Ajarkan Pentingnya Literasi Keuangan kepada Pelajar di Bekasi

Terpisah, Kepala Disnakertrans Jabar Rachmat Taufik Garsadi mengatakan Provinsi Jabar menyumbang jumlah PMI terbanyak ke-3. Hal ini bergaris lurus juga dengan jumlah pemasalahan PMI.

“Biasanya permasalahan timbul karena banyaknya PMI non prosedural, masalahnya seperti deportasi, PMI ingin dipulangkan, gaji tidak dibayar dan lainnya,” katanya.

Rachmat menjelaskan, dalam penyelenggaraan perlindungan PMI, pihak Pemprov Jabar membentuk Jabar Migran Service Centre (JMSC) yang berfungsi sebagai pusat layanan ketenagakerjaan. Selain itu ada Satgas perlindungan PMI yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Lembaga Kerja Vertikal.

“Pada saat ini , Satgas yang dibantu oleh JQR tengah memfasilitasi kepulangan PMI atas nama Maisurah dan 2 anaknya,” katanya. (Rianto Nurdiansyah)


Editor : inilahkoran