Rumuskan Rekomendasi Terkait HKPD, Bapenda se-Indonesia Gelar Rakor di Jabar

Bapenda se-Indonesia yang tergabung dapam APPDI gelar rapat koordinasi di Jabar membahas HKPD. Apa saja hasilnya?

Rumuskan Rekomendasi Terkait HKPD, Bapenda se-Indonesia Gelar Rakor di Jabar
Ketua APPDI yang juga Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Dedi Taufik.
INILAHKORAN, Bandung- Pengurus Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Indonesia (APPDI) menggelar rapat koordinasi membahas implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
 
Yang menjadi fokus bahasan pada kegiatan ini yaitu membentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
 
Ketua APPDI yang juga Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Dedi Taufik mengatakan dalam acara ini, fokus pembahasan adalah membentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah saat produk kebijakan berlanjut menjadi peraturan pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), hingga Peraturan Daerah (Perda).Karena berpengaruh pada mekanisme, prosedur saat dijalankan. 
 
 
Hasil rapat koordinasi ini akan berbuah rekomendasi untuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. 
 
"Karena UU sudah lahir, tinggal peraturan pemerintahnya terkait opsen PKB/BBNKB, transfer keuangan daerah, perhitungan DAU, Dana bagi hasil dan sebagainya. Kita rumuskan disini. Jadi ini sifatnya bottom up dari pemprov atau asosiasi APPDI. Kita bahas dulu isyu-isyunya, apa saja yang bisa kita rekomendasikan dengan pemerintah pusat,” kata Dedi di sela Rapat Koordinasi di Kabupaten Bandung Barat, Jumat (1/7/2022).
 
Melalui HKPD, menurut Dedi, dapat memberikan ruang kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dan membuat inovasi- inovasi dalam melakukan pengelolaan pendapatan di berbagai jenis penerimaan. Namun, dalam implementasinya perlu diawali dengan pendataan potensi yang akurat. 
 
“Kan good data good decision, bad data bad decision, no data ya no decision. Intinya begitu. Sekarang contoh, data kendaraan antara pemerintah pusat yang dikeluarkan korlantas, kemendagri atau jasa raharja ada perbedaan. Kita di daerah harus padu serasi antara tim pembina samsat pusat, provinsi hingga kabupaten kota,” jelas dia. 
 
 
Adapun terkait bagi hasilnya, Dedi mengatakan, harus dikonsolidasikan. Potensi tersebut, merupakan modal untuk pembangunan khususnya di Jabar, mengingat hampir semua pembangunan sumbernya dari PAD pajak kendaraan bermotor. 
 
"Nah ini perlu menjadi perhatian karena harus dijaga tanpa menyimpang dari aturan yang ada,” katanya.
 
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni mengatakan rapat kerja APPDI ini sangat penting. Karena semua pengurus Bapenda di wilayah Indonesia berkumpul membahas berbagai persoalan untuk membuat pendapatan daerah meningkat, termasuk merumuskan isu penting seperti HKPD. 
 
“Ini wadah kordinasi kepala Bapenda seluruh Indonesia. Forum ini akan menghasilkan rekomendasi yang bisa menghasilkan peningkatan pendapatan, sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah pusat. Di antara mereka sendiri bertukan informasi, sehingga pendapatan yang sempat terpuruk di masa pandemi Covid-19 bisa meningkat lagi,” kata dia. 
 
 
Menurut dia, peningkatan pendapatan itu yang penting adalah PAD, ada pajak, retribusi. Ada pula primadona dari pajak kendaraan bermotor. Ada 40 persen kendaraan yang tidak membayar pajak. 
 
"Kalau ini dioptimalkan maka pendapatan akan semakin baik,” pungkasnya.***(rianto nurdiansyah)


Editor : inilahkoran