Uu Ruzhanul Ulum Imbau Bupati dan Wali Kota se Jabar Tutup Kantor ACT di Daerahnya

Plh Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengimbau bupati dan wali kota se Jabar menutup kantor ACT di wilayahnya masing-masing.

Uu Ruzhanul Ulum Imbau Bupati dan Wali Kota se Jabar Tutup Kantor ACT di Daerahnya
Plh Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengimbau bupati dan wali kota se Jabar bisa menutup kantor ACT di daerahnya masing-masing.

INILAHKORAN, Bandung - Plh Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengimbau bupati dan wali kota se Jabar menutup kantor ACT di wilayahnya masing-masing.

Uu Ruzhanul Ulum menegaskan, langkah tersebut guna menjaga kondusivitas usai Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin pengumpulan uang atau barang (PUB) yang dilakukan lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT). Harapannya, bupati dan wali kota se Jabar dapat bergerak cepat menyikapi imbauan tersebut.

"Pemerintahan dari awal sudah meminta dan mengimbau kepada para bupati dan wali kota se Jabar untuk menutup kantor ACT yang ada di wilayahnya masing-masing. Harus bergerak memerintahkan dinas terkait dalam penutupan ini," ujar Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Sate, Kamis 7 Juni 2022.

Baca Juga: Bahas Tuntas Profesi Java Developer

Kendati demikian, Uu menyebutkan akan lebih baik jika para petinggi ACT yang ada di Jabar dapat menghargai keputusan pemerintah pusat. Terlebih, urusan keuangan dapat menimbulkan kecemburuan sehingga ACT dapat segera menutup kantornya.

"Saya minta kantor ACT tutup dengan sendirinya, khawatir ada hal yang tidak di inginkan, karena ini identik dengan keuangan," ucapnya.

Dia juga minta masyarakat berhati-hati dalam berdonasi dengan berhenti memberikan sumbangan kepada ACT terlebih dulu.

Baca Juga: Permasalahan Redistribusi Tanah Eks HGU di Pancawati, Rudy Susmanto Berkaca pada PP Nomor 24 Tahun 1997

"Kepada masyarakat hentikan dulu, memberikan sumbangan kepada ACT sebelum ada kepastian dari pihak aparat penegak hukum," katanya.

Dalam kondisi masih pandemik Covid-19 ini, Uu mengatakan bahwa masih banyak yang memerlukan sumbangan, dan masih banyak lembaga-lembaga valid dalam menyalurkan sumbangan.

"Kalau sudah jelas, Baznas aja yang ada di Jabar plat merah. Pertanggungjawaban dan jelas keberadaannya sehingga tidak menimbulkan hal seperti sekarang atau langsung saja memberikan bantuan ke pesantren, panti jompo dan lain-lain," katanya.

Baca Juga: Tiket Pre-Sale Chothafest 2022 Mulai Dijual Hari Ini, Member Melody dan Universe Dapat Harga Khusus

Uu juga mengungkapkan bilamana lembaga filantropi ACT memiliki aset peternakan diatas tanah dua hektare di Tasikmalaya.

"Di Tasikmalaya ada peternakan, tanahnya dua hektar, bagus sekali bisa membantu ekonomi pekerjaan, tapi sekarang seperti ini adanya," ujar Uu.

Dengan kondisi ACT saat ini, Uu meminta agar pemerintah pusat bisa menginventarisasi asek milik ACT di wilayahnya. Sebab, hal itu dirasanya cukup bermanfaat untuk umat yang membutuhkan.

Baca Juga: G20 EMPOWER dan Microsoft Indonesia Genjot Partisipasi Perempuan dalam Pertumbuhan Ekonomi Digital Inklusif

"Dan tidak menutup kemungkinan ada aset-aset ACT yang lain di wilayah Jawa Barat khususnya. Maka harus segera menginterventasir aset-aset tersebut biar tidak menjadi mubah," ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah juga harus cepat dalam memberikan tindak lanjut usai melakukan pencabutan izin pengumpulan uang atau barang (PUB) oleh Kemensos.

"Saya minta pemerintah segera menginterpretasi aset milik ACT. Karena kami khawatir aset tersebut menjadi hilang, atau pun bagaimana," katanya.

Baca Juga: Mark Tuan Beri Pengumuman, Bakal Tur di Amerika Utara Bulan Ini

Diketahui, Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang yang telah diberikan kepada Yayasan ACT Tahun 2022.

Menteri Sosial Ad Interim, Muhadjir Effendi, mengatakan, pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat.

Baca Juga: Carlos Santana Pingsan Saat Manggung, Penonton Langsung Berdoa untuk Keselamatannya!

"Selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali," tegas Muhadjir dalam siaran tertulis, Rabu 6 Juli 2022.

Pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan ACT di Jakarta Selatan. (Riantonurdiansyah)


Editor : inilahkoran