Jaga Stabilitas Ketahanan Pangan, Yunandar Himbau Pemprov Libatkan Masyarakat untuk Swadaya Pupu

Seiring dengan dicabutnya subisidi dari pemerintah pusat terhadap pupuk, Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menghimbau pemerintah provinsi (Pemprov) untuk melibatkan masyarakat dalam swadaya pupuk.

Jaga Stabilitas Ketahanan Pangan, Yunandar Himbau Pemprov Libatkan Masyarakat untuk Swadaya Pupu
Seiring dengan dicabutnya subisidi dari pemerintah pusat terhadap pupuk, Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menghimbau pemerintah provinsi (Pemprov) untuk melibatkan masyarakat dalam swadaya pupuk./istimewa

kINILAHKORAN, Bandung – Seiring dengan dicabutnya subisidi dari pemerintah pusat terhadap pupuk, Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menghimbau pemerintah provinsi (Pemprov) untuk melibatkan masyarakat dalam swadaya pupuk.

Mengingat pupuk adalah salah satu kebutuhan vital di sektor pertanian dan perkebunan, yang menjadi pondasi utama dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan Jawa Barat. Sebab, tanpa penggunaan pupuk berimbas kurang maksimalnya pertumbuhan tanaman yang tentunya berdampak pada volume hasil produksi.

Transisi dari pupuk kimia yang diproduksi oleh industri ke pupuk organik, mau tidak mau menurutnya harus kembali digalakkan. Tentunya dibutuhkan peran utama dari pemerintah dalam menyokong jumlah produksinya, agar dapat mencukupi seluruh kebutuhan petani Jawa Barat pada saat ini.

Baca Juga : Akui Keberhasilan Program Petani Milenial, Uu: Minta Anak Muda Bisa Terus Ekspor Produknya

“Pupuk yang ada saat ini tergantung dari harga gas alam dunia. Kita tidak punya cukup bahan baku dan industri yang cukup. Ketika harga minyak dunia naik, maka gas alam juga naik. Sehingga menyebabkan harga pupuk naik. Apalagi pemilik gas dunia terbesar, yakni Rusia sedang berperang. Sudah pasti menyebabkan kelangkaan pupuk. Ini diperparah dengan dicabutnya subisidi oleh pemerintah, karena yang mendapat subsidi dibatasi hanya untuk beberapa komoditas saja,” ujarnya kepada INILAHKORAN baru-baru ini.

“Ini bisa kita atasi, dari kebiasaan menggunakan pupuk pabrik ke revolusi hijau. Beralih dari kimia ke alami. Nah ini butuh kepedulian pemerintah, untuk menggalakkan kembali agar masyarakat bisa memproduksi pupuk organik sendiri. Apalagi bahannya ini ada di sekitar kita,” sambungnya.

Melalui sokongan anggaran yang cukup, pembinaan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diyakininya dapat menjadi solusi dalam mengatasi persoalan pupuk di Jawa Barat. Dia berharap, ada perhatian dari pemerintah dalam hal ini dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah.

Baca Juga : FOTO: Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Jabar 2022

“Ini yang kurang diedukasi dan support dari pemerintah. Hampir tidak ada anggarannya yang cukup besar. Kita harapkan ini bisa menjadi perhatian juga, dengan anggaran dan mendorong kelompok tani, Gapoktan, BUMDes untuk jadi produsen pupuk organik. Memang ini butuh kerjasama banyak pihak, tidak hanya pemerintah saja. Tapi memang harus dimulai dari pemerintah, untuk memulainya,” tutupnya. (Yuliantono)***

Baca Juga : Ridwan Kamil: Kepemimpinan, Profesi yang Tidak Akan Pernah Hilang


Editor : JakaPermana