Kang AW: Pemprov Keterlaluan,  BPMU  Siswa MA se-Jawa Barat Dicoret

Pencoretan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk siswa Madrasah (MA) Negeri dan Swasta dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2022 menuai kecaman keras dari anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Asep Wahyuwijaya. 

Kang AW: Pemprov Keterlaluan,  BPMU  Siswa MA se-Jawa Barat Dicoret
Pencoretan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk siswa Madrasah (MA) Negeri dan Swasta dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2022 menuai kecaman keras dari anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Asep Wahyuwijaya. /Reza Zurifwan
INILAHKORAN, Bogor-Pencoretan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk siswa Madrasah (MA) Negeri dan Swasta dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2022 menuai kecaman keras dari anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Asep Wahyuwijaya. 
Sebagaimana diketahui, Pemprov Jabar dalam APBD Murni 2022 telah menetapkan pemberian hibah BPMU kepada seluruh siswa MA Negeri dan Swasta se-Jabar sebesar Rp. 700ribu persiswa. 
Besaran BPMU ini sama dengan bantuan yang diberikan kepada siswa SMA dan SMK Swasta. Namun karena ada perbedaan data siswa MA Negeri dan Swasta di Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) dengan Dinas Pendidikan Jabar mengakibatkan besaran BPMU kepada siswa MA berkurang. 
Dalam rapat antara Komisi V DPRD Jawa Barat dengan pihak Kanwil Kemenag  yang dihadiri juga oleh Inspektorat, Bappeda, Disdik, BPKAD Jabar serta perwakilan dari para Kepala sekolah (Kepsek) MA Negeri dan Swasta pada bulan April 2022, disepakati bahwa kekurangan anggaran akan diselesaikan dalam  APBD-P 2022.
"Sementara dalam APBD-P 2022 jangankan ditambahkan kekurangannya, yang terjadi justru seluruh bantuan BPMU untuk siswa MA malah dicoret dan dihilangkan," lugas Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, Kamis, (29/09/2022).
Asep Wahyuwijaya menuturkan sejujurnya, dirinya amat kecewa dengan pencoretan BPMU untuk siswa-siswi Madrasah Aliyah ini.
"Keterlaluan, masa mereka tidak tahu dan sama sekali tidak mengerti dengan kondisi MA saat ini. Lalu, apakah Pemprov Jabar pun seolah tak mau berempati juga kepada anak-anak Jabar yang bersekolah di situ?," tutur Asep Wahyuwijaya.
Ia menjelaskan secara substantif, dirinya sangat paham sekali dengan betapa pentingnya bantuan hibah dari Pemprov Jabar untuk lingkungan lembaga pendidikan keagamaan. 
"Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mereka dapatkan dari pemerintah pusat lebih kecil ketimbang BOS yang diterima oleh siswa SMA dan SMK, sementara anak didik yang bersekolah di MA Negeri dan Swasta juga tidak sedikit," jelas legislator yang terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor ini.
Kang AW sapaan akrabnya menambahkan bahwa guru honor di MA  ini banyak yang belum terbayar berbulan-bulan karena mereka menunggu BPMU.
"Kemanfaatan BPMU untuk kesejahtraan para tenaga didik dan peningkatan kualitas pendidikan keagamaan jenjang menengah menjadi amat penting dan dibutuhkan," tambahnya. 
Ia melanjutkan bahwa dirinya heran, kenapa dengan mudahnya Pemprov Jabar mencoret karena alasan gagal online? Yang merupakan alasan yang sangat teknis.
"Atau, jangan-jangan Pemprov Jabar ini justru tidak mau kualitas pendidikan keagamaan di wilayahnya meningkat dan maju? Masa saya harus menuduh mereka begitu. Masalahnya, kalau komitmen politik dan keberpihakan Pemprov Jabar terhadap peningkatan kualitas pendidikan menengah keagamaan ini kuat soal mengalihkan kewenangan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih kompeten tentu akan dengan mudah pula diselesaikan," lanjutnya.
Kang AW pun meminta agar dicatat, bahwa BPMU untuk seluruh siswa MA Negeri dan Swasta yang mestinya diberikan pada tahun 2022 ini disusun dan dibahas sejak tahun 2021 ketika kondisi keuangan Pemprov Jabar morat-marit karena dampak pandemi. 
"Lalu, pada tahun 2022 ini, kondisi eksisting keuangan Pemprov Jabar sudah jauh lebih baik kan? Jadi, ketika dalam rapat bulan April 2022 itu, APBD-P akan menambahkan kekurangannya, bagi saya secara prinsip itu soal yang amat mudah. Lalu, kalaupun Dinas Pendidikan Jawa Barat diperingatkan oleh BPKP karena Madrasah Aliyah bukan kewenangannya, mestinya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera meminta Biro Kesra untuk mengeksekusinya menjadi hibah kepada Kanwil Kemenag Jabar untuk selanjutnya diserahkan ke para siswa MA, toh anggarannya kan sdh ada, tinggal diganti judul dan OPD penanggungjawabnya saja. Apakah TAPD melakukan itu? Informasinya, tidak ada arahan sama sekali, hingga reputasi Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun rusak dihadapan para stakeholder MA Negeri dan Swasta karena ulah yang tak kompeten dari anak buahnya," tukas Kang AW. (Reza Zurifwan)


Editor : JakaPermana