Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Akui Mapping Rujukan BPJS Kesehatan Merupakan Kesepakatan Bersama

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, mengakui adanya mapping rujukan BPJS Kesehatan itu atas kesepakatan bersama antara Dinkes dan BPJS.

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Akui Mapping Rujukan BPJS Kesehatan Merupakan Kesepakatan Bersama
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setiawan menjelaskan, dengan munculnya keluhan dari pengguna BPJS Kesehatan sebelumnya, pihkanya langsung melakukan rapat kerja dengan Dinkes dan BPJS Kesehatan.

INILAHKORAN, Cirebon - Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, mengakui adanya mapping rujukan BPJS Kesehatan itu atas kesepakatan bersama antara Dinkes dan BPJS Cabang Kabupaten Cirebon.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setiawan menjelaskan, dengan munculnya keluhan dari pengguna BPJS Kesehatan sebelumnya, pihkanya langsung melakukan rapat kerja dengan Dinkes dan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, BPJS Kesehatan ini ada yang PBI dibiayai oleh daerah, provinsi, dan pusat. Ada juga yang iuran atau mandiri. Nah tentunya ketika yang bayarin pemda, sebaiknya itu pendapatannya juga masuk ke APBD Kabupaten Cirebon.

Baca Juga: KONI KBB Pastikan KBB Jadi Tuan Rumah 16 Cabor pada Porprov XIV Jabar

"Kalau kita buka akses sampai ke Jawa Tengah, ke Brebes dan sebagainya, ini kan anggaran pendapatannya masuknya ke sana. Ini sangat merugikan kita sebetulnya, merugikan rumah sakit daerah kita," kata Aan, Kamis (4/8/2022).

Memang, lanjut dia, sebelumnya Komisi IV juga sudah melakukan keliling ke puskesmas di daerah atau pelayanan dasar di daerah perbatasan ini. Ternyata pihak puskesmas daerah perbatasan itu merekomendasikan atau memberi rujukan ke luar daerah perbatasan. Satu alasannya karena jarak, kedua alasan pelayanan.

Halaman :


Editor : inilahkoran