• Selasa, 24 Mei 2022

KPI Minta DPR Rampungkan Revisi UU Penyiaran

- Rabu, 10 Juli 2019 | 22:50 WIB
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis

INILAH, Jakarta- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis meminta DPR RI untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Penyiaran.

"UU kita sudah 2002 sampai 2019, udah 17 tahun teknologi cepat berubah, tapi payung hukum yang kuat mengenai UU ini belum ada," ujar Yuliandre Darwis, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurut Yuliandre, revisi UU Penyiaran yang ada kini perlu segera direvisi agar tata kelola penyiaran Indonesia semakin membaik di tengah era digitalisasi dan keberagaman platform media.

"Tugas terbesar sekarang era digitalisasi, konvergensi dan konten semakin banyak bertumbuh, tapi tidak ada guidance (aturan) bagaimana konten yang cocok dengan stylenegara kita," ujarnya pula.

Ia berharap melalui revisi UU Penyiaran, definisi platform teknologi dihapuskan dan berpatokan pada penggunaan kata broadcasting (penyiaran).

"Tentu ke depan harapannya, UU ini kalau bisa jangan memakai definisi platform teknologi apa pun biarkan saja, asal definisi broadcasting maka diawasi oleh KPI," kata Yuliandre.

Terkait definisi media barunya seperti youtube, menurut dia, akan diperhatikan oleh KPI namun dengan catatan khusus.

Saat ini revisi UU Penyiaran, menurut Yuliandre, masih mandat di tangan DPR.

"Saya tidak tahu secara detail karena DPR membuat draf kemudian lanjut baleg dan dilanjutkan antarkomisi dan barulah dibawa ke pemerintah. Doain aja yang terbaik," katanya lagi.

Halaman:

Editor: Bsafaat

Terkini

Ruhut Sitompul ke Mega: Jangan GR

Senin, 23 Mei 2022 | 19:00 WIB

Terbaru! Syarat Naik Kereta Api Bulan Mei 2022

Sabtu, 21 Mei 2022 | 11:15 WIB

Kejagung Panggil Bos Alfamart, Ada Apa?

Jumat, 20 Mei 2022 | 16:49 WIB
X