• Rabu, 1 Desember 2021

Perempuan dan Parlemen, Ini Kata Netty

- Rabu, 16 Oktober 2019 | 15:40 WIB
istimewa
istimewa

 

INILAH, Jakarta, -  Dapur, kasur, sumur, adalah tiga kata yang diidentikkan menjadi tempat yang cocok untuk perempuan. Sampai hari ini stereotype tersebut masih cukup kuat melekat di masyarakat. Bahkan, tidak sedikit orang yang mengaitkannya dengan doktrin agama sehingga melabelkan perempuan yang keluar dari tiga tempat tersebut sebagai perempuan salah arah.  Benarkah demikian?

Dalam rangka memaknai Hari Parlemen  16 Oktober 2019, Wakil Ketua FPKS Netty Prasetiyani mengingatkan agar jangan menyederhanakan peran perempuan sedemikian, sebab urusan dan kerumitan di tiga ruang tersebut amat dipengaruhi oleh kebijakan negara.

 "Sebut saja, harga bahan kebutuhan pokok, air bersih, listrik, kesehatan ibu, kesehatan anak, kecerdasan anak, dan risiko kematian ibu dalam proses persalinan.  Semua itu tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang dihasilkan oleh proses politik," tutur Netty dalam rilis yang diterima redaksi.

Menurut Netty, bagaimana mungkin perempuan tidak  terlibat dalam ruang publik dan politik. "Partisipasi perempuan  adalah sebuah keniscayaan untuk  kehidupan yang lebih baik dan berkeadilan. Bukan karena perempuan kurang kerjaan atau sekadar menuntut persamaan hak,"paparnya.

Netty yang terpilih sebagai anggota DPR RI Dapil Cirebon – Indramayu mengaku, negara membutuhkan andil dan karya perempuan untuk melahirkan kebijakan yang ramah bagi perempuan, anak, keluarga, dan seluruh elemen bangsa. "Sampai hari ini angka kematian ibu, angka kematian bayi, rerata lama sekolah perempuan masih rendah. Jumlah keluarga pra sejahtera, tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan, kasus perdagangan perempuan, dan  jumlah pekerja anak di Indonesia masih tinggi", sebut Netty.

Menurut Netty, hadirnya perempuan di parlemen, baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi, dan nasional diharapkan dapat memberikan kontribusi penyesaian persoalan-persoalan krusial menyangkut perempuan, anak, dan keluarga.

"Kiprah perempuan di parleman harus memastikan hadirnya kebijakan publik yang pro rakyat." Dengan tuntutan seperti itu, kata Netty yang pernah menjadi Ketua P2TP2A Jawa Barat, perempuan di parlemen harus  terus meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kompetensinya agar perannya dapat memberi manfaat bagi banyak orang.

"Saat ini baru 119 perempuan dari total 575 anggota DPR RI. Perlu upaya serius dari pemerintah, partai politik, dan elemen masyarakat lainnya guna meningkatkan jumlah perempuan anggota legislatif di DPR RI," tuturnya.

Halaman:

Editor: tantan

Terkini

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris di Luwu Timur

Rabu, 1 Desember 2021 | 13:45 WIB

KPK panggil Anggota DPRD Bintan Terkait Kasus Cukai

Rabu, 1 Desember 2021 | 12:12 WIB
X