• Senin, 6 Desember 2021

KPU: Perlu Ada Perubahan Aturan Pelaksanaan Pilkada 2020

- Minggu, 29 Maret 2020 | 20:45 WIB
Ketua KPU RI Arief Budiman. (antara)
Ketua KPU RI Arief Budiman. (antara)

INILAH, Jakarta - Ketua KPU RI Arief Budiman mendorong adanya perubahan aturan dalam UU terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, khususnya agar pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Kami dorong apakah itu dalam bentuk Perppu atau revisi UU Pilkada. Tadi Feri Amsari (Direktur PUSaKO FH Unand) mengatakan tidak mungkin kalau menggunakan jalur normal (revisi UU) sehingga paling efektif dengan Perppu," kata Arief dalam diskusi bertajuk "Covid-19 Mewabah: Presiden Perlu Segera Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada" yang dilakukan secara daring, di Jakarta, Minggu (29/3/2020).

Menurut Arief, perubahan aturan tersebut, bukan hanya soal penundaan pemilihan Pilkada yang seharusnya dilakukan pada September 2020. Karena menurut dia, kalau soal penundaan diubah maka ada pasal lain yang berkaitan misalnya bagaimana dengan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2020.

"Pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda lalu bagaimana dengan kepala daerah yang terpilih 2015 akan berakhir masa jabatannya Juni 2020. Apakah posisi kepala daerah diisi oleh Penanggung Jawab dengan durasi yang terlalu lama ketika Pilkada 2020 ditunda," ujarnya.

Arief menjelaskan, setelah pemerintah mengeluarkan keputusan bahwa masa tanggap darurat Covid-19 diberlakukan sampai Mei 2020, maka KPU mengeluarkan putusan penundaan tahapan Pilkada 2020.

Menurut dia, memang yang diberikan kewenangan tersebut adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota namun dalam UU disebutkan bahwa KPU RI sebagai penanggung jawab akhir dalam pelaksanaan Pemilu.

"Atas dasar itu maka cukup alasan untuk KPU mengeluarkan penundaan terkait empat hal yaitu pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi faktual calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP), dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) serta pemutakhiran dan daftar pemilih," katanya.

Arief menjelaskan, awalnya KPU memundurkan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020 menjadi bulan Desember 2020 namun setelah dicermati, jadwal tersebut terlalu berisiko karena kalau tidak terlaksana maka akan mengeluarkan energi.

Lalu menurut dia, di rencanakan pelaksanaannya bulan Maret 2021 dengan asumsi wabah Covid-19 sudah reda sehingga bisa memulai tahapan Pilkada.

Halaman:

Editor: suroprapanca

Terkini

Ini Penyebab Erupsi Gunung Semeru Kata Ahli ITB

Minggu, 5 Desember 2021 | 13:13 WIB

Pelaku Pamer Payudara Di YIA Ditangkap Di Bandung

Sabtu, 4 Desember 2021 | 18:46 WIB

Gunung Semeru Meletus, Warga Berlarian Panik

Sabtu, 4 Desember 2021 | 18:00 WIB
X