• Jumat, 22 Oktober 2021

DPR Ingin Satukan UU Pilkada dengan UU Pemilu

- Kamis, 16 April 2020 | 23:50 WIB
Ahmad Doli Kurnia. (antara)
Ahmad Doli Kurnia. (antara)

INILAH, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ingin menyatukan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu).

"Tidak lagi dua rezim, seperti sekarang, Pemilu sendiri, Pilkada sendiri, jadi ini rencana dua Undang-Undang ini mungkin akan jadi satu," kata Ahmad Doli Kurnia dalam diskusi 'Pemilu ditunda, lalu apa' di Jakarta, Kamis (16/4/2020).

Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 10 tahun 2016 sebelumnya terpisah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun, Doli mengatakan Komisi II DPR RI ingin melakukan evaluasi terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia, khususnya soal kepemiluan. Maka dari itu, di tahun pertama keanggotaan, Komisi II DPR RI telah bertekad agar paling lambat di awal tahun 2021 bisa menyelesaikan Undang-Undang yang berkaitan dengan politik.

"Kami sudah menyusun waktu itu, kira-kira ada tujuh Undang-Undang ini bisa saling terkait, bisa disinkronisasikan, bagaimana supaya penataan sistem politik dan demokrasi kita ini semakin lebih produktif dan lebih bagus," kata Doli.

Perombakan itu akan dimulai Komisi II DPR RI dari revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang dijadikan satu.

Kemudian, Komisi II DPR RI juga ingin merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) serta Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU Pemda). Dalam UU MD3, aturan tentang DPRD dimasukkan ke dalam UU Pemda sehingga UU MD3 menjadi Undang-Undang MD2.

"Karena D-nya (DPRD) nanti akan dimasukkan ke (UU) Pemerintah Daerah atau kemudian ada Undang-Undang khusus. Selama ini kan agak lucu di dalam UU Pemda itu, yang namanya Bupati itu adalah Pejabat Negara, tapi anggota DPRD adalah Pejabat Daerah," kata Doli.

Lalu, DPR juga akan merevisi Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemerintahan Desa, serta Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Halaman:

Editor: suroprapanca

Terkini

Pemerintah Tak Melarang Warga Merayakan Maulid Nabi

Selasa, 19 Oktober 2021 | 19:30 WIB
X