• Rabu, 1 Desember 2021

DPR: Metode Kampanye Pilkada dalam PKPU Jangan Terlalu Dibatasi

- Minggu, 21 Juni 2020 | 17:15 WIB
Ilustrasi (Antara)
Ilustrasi (Antara)

INILAH, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin menilai aturan metode kampanye dalam pilkada yang akan diatur dalam Peraturan KPU (PKPU), jangan terlalu ada pembatasan terutama terkait alat peraga kampanye (APK) dan pertemuan dengan pemilih.

"Terkait metode kampanye jangan terlalu ada pembatasan, terutama terkait APK dan pertemuan antara kandidat dengan pemilih agar tetap ada ruang yang cukup bagi pasangan calon dan masyarakat untuk saling meyakinkan," kata Zulfikar di Jakarta, Minggu.

Hal itu dikatakannya terkait agenda Komisi II DPR akan membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada Serentak 2020 terkait protokol kesehatan Covid-19, pada Senin (22/6).

Zulfikar mengatakan dalam PKPU Pilkada yang akan dibahas pada Senin (22/6) itu, menyebutkan bahwa metode kampanye melalui pertemuan hanya boleh diikuti 20 orang.

Menurut dia, dalam satu kali pertemuan dengan 20 orang tersebut terlalu sedikit padahal metode pertemuan seperti tatap muka dan terbatas, sangat efektif bagi paslon dan pemilih untuk saling berinteraksi memperdalam agenda yang ditawarkan.

"Menurut hasil survei para konsultan politik dan berdasar pengalaman, menunjukkan bahwa kampanye dengan metode pertemuan seperti tatap muka dan terbatas, sangat efektif bagi paslon dan pemilih untuk saling berinteraksi memperdalam agenda yang ditawarkan dan aspirasi yang disampaikan," ujarnya.

Zulfikar menilai aturan kampanye pilkada dengan metode pertemuan yang dibatasi hanya 20 orang peserta, itu terlalu sedikit.

Karena itu dia menyarankan agar metode kampanye dengan pertemuan itu harus tetap diberikan ruang yang memadai. "Metode kampanye pertemuan harus tetap diberi ruang yang memadai, baik dari sisi jumlah yang ikut, durasi, dan frekuensi," katanya.

Selain itu, menurut dia PKPU Pilkada Serentak 2020 terkait protokol kesehatan Covid-19 yang akan dibahas pada Senin (22/6), perlu memuat seluruh aspek yang harus ditegakkan dalam pelaksanaan pilkada di saat bencana non-alam atau Covid-19.

Halaman:

Editor: suroprapanca

Terkini

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris di Luwu Timur

Rabu, 1 Desember 2021 | 13:45 WIB

KPK panggil Anggota DPRD Bintan Terkait Kasus Cukai

Rabu, 1 Desember 2021 | 12:12 WIB
X