• Rabu, 22 September 2021

Ketua DPD Rapat dengan DKPP Menyangkut Temuan di Daerah

- Minggu, 22 November 2020 | 12:15 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (kiri) bertemu dengan Ketua DKPP Prof. Muhammad (kanan). (antara)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (kiri) bertemu dengan Ketua DKPP Prof. Muhammad (kanan). (antara)

INILAH, Jakarta - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menemukan beberapa hal yang penting untuk diketahui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari hasil lawatannya ke sejumlah provinsi di Sulawesi,

Untuk itu, setiba di Jakarta, sebelum melanjutkan lawatan ke Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, LaNyalla menyempatkan untuk menggelar rapat koordinasi dengan DKPP di rumah jabatan Ketua DPD RI di kawasan Denpasar Raya, Jakarta, Sabtu (21/11) malam.

“Saya sengaja mengundang Ketua DKPP dan Sekretaris DKPP malam ini, karena besok pagi, saya harus melanjutkan kunjungan kerja ke daerah lagi. Penting bagi saya untuk menyampaikan beberapa temuan di daerah, demi menjamin kualitas Pilkada 9 Desember nanti, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” katanya.

Pertemuan yang digelar di rumah jabatan itu dihadiri langsung Ketua DKPP Prof. Muhammad dan Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno. Sementara dari DPD RI, selain LaNyalla, hadir sejumlah senator, di antaranya Fahrul Razi, yang juga ketua Komite I, dan senator Jialyka Maharani, Ahmad Bastian, serta Bustami Zainuddin.

Sejumlah temuan hasil kunjungan kerja ke sejumlah provinsi di Sulawesi, disampaikan langsung kepada Ketua DKPP dalam kesempatan itu. Di antaranya, banyaknya warga yang belum memiliki KTP-elektronik di Sulawesi Tenggara dan banyaknya pelanggaran dalam proses Pilkada di Gorontalo.

Di Sulawesi Tenggara, DPD menemukan fakta ada sekitar 10 ribu warga Sultra yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terancam kehilangan hak suara di Pilkada serentak 2020, karena belum memiliki KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan (Suket).

Sementara di Gorontalo, tercatat 1.874 dugaan pelanggaran ditemukan Bawaslu. Dugaan pelanggaran Pilkada 2020 tersebut, mulai dari dugaan pelanggaran administrasi, etik, pidana, hingga hukum lainnya.

"Hal-hal semacam ini, imbuhnya, harus menjadi concern kita bersama, jika ingin Indonesia lebih baik ke depan. DKPP harus pro aktif menjaga marwah proses demokrasi ini. Jangan karena adanya Pandemi Covid-19, lantas hal-hal ini dimaklumi. Karena kualitas demokrasi dan protokol kesehatan harus berjalan seiring,” tukasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komite I DPD RI Fahrul Razi menyatakan, DKPP sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemilu, memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, untuk menghasilkan Pilkada yang sehat dan yang penuh integritas.

Halaman:

Editor: suroprapanca

Terkini

X