• Sabtu, 18 September 2021

Kaltim: 7 Tahun UU Desa Mampu Mendorong Perkembangan Desa

- Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:45 WIB
Ilustrasi (antara)
Ilustrasi (antara)

INILAH, Samarinda - Asisten I Sekprov Kaltim M Jauhar Efendi mengatakan selama 7 tahun pemberlakukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), kini banyak desa di Kaltim yang terus mengalami perkembangan.

"Indikatornya antara lain bisa dilihat dari perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) yang kian tahun kian meningkat. Sekarang Kaltim sudah memiliki 11 desa mandiri, 107 desa maju, dan 415 desa berkembang," ujar Jauhar di Samarinda, Jumat.

Perkembangannya desa dari tahun ke tahun ini tentu tidak lepas dari dua aspek yang diberikan pemerintah, yakni dari sisi kewenangan dengan lahirnya UU Desa pada 15 Januari 2014, kemudian dari sisi anggaran yang dialokasikan melalui Dana Desa (DD).

Selain itu, lanjut Jauhar yang mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim ini, perkembangan desa juga tidak lepas dari komitmen Pemprov Kaltim yang turut membangun dari pinggiran.

Salah satu komitmen tersebut adalah Pemprov Kaltim memberikan Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa bagi 841 desa se-Kaltim yang nilainya mencapai Rp42,05 miliar, atau masing-masing desa memperoleh Rp50 juta.

Namun demikian, lanjutnya, pembinaan harus terus dilakukan baik oleh Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten, maupun oleh tenaga pendamping, terutama bagi desa-desa yang masih menyandang status desa tertinggal maupun sangat tertinggal.

Selain itu, pembinaan juga perlu terus dilakukan bagi desa yang masih cenderung menggunakan DD untuk pembangunan infrastruktur, bukan lebih mengarah pada pembangunan yang berdampak pada pengembangan ekonomi.

Apalagi tahun ini DD meningkat lagi, yakni setiap desa rata-rata menerima sebesar Rp1,1 miliar, sehingga ia berharap pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya, lebih mengarahkan penggunaan anggaran untuk peningkatan ekonomi.

"Tahun ini ada tiga prioritas penggunaan DD, diantaranya untuk menguatkan kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga, serta pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui prioritas ini diharapkan ekonomi desa lebih meningkat," ucap Jauhar. (antara)

Halaman:

Editor: suroprapanca

Terkini

X