• Minggu, 17 Oktober 2021

PGRI Nilai Kebijakan Peta Jalan Pendidikan Kurang Berbasis Bukti

- Rabu, 20 Januari 2021 | 23:15 WIB
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof Unifah Rosyidi. (antara)
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof Unifah Rosyidi. (antara)

INILAH, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof Unifah Rosyidi menilai kebijakan peta jalan pendidikan (PJP) dirumuskan dengan landasan konsep yang belum jelas dan kurang berbasis pada bukti.

“Akibatnya, PJP melahirkan banyak program baru yang terkesan berserakan, cenderung pragmatis, muncul tiba-tiba, langsung ke tataran teknis dengan tidak jelas apa yang ingin dicapai, dan kurang berpijak pada kebijakan kementerian sebelumnya,” ujar Unifah dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi X DPR yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Dia memberi contoh bagaimana persoalan akses, mutu, relevansi dan tata kelola. Padahal, permasalahan mendasar tersebut belum selesai dan patut untuk dijadikan pijakan dalam menghadapi tantangan pendidikan pada era perubahan yang berlangsung cepat dan diperparah dengan pandemi Covid-19.

Unifah menjelaskan penyusunan peta jalan pendidikan tidak memuat latar belakang pemikiran yang jelas, landasan berpikir filosofis, historis dan yuridis yang telah berkembang lama dan mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia.

“Ini penting untuk memahami bangsa Indonesia yang beragam dengan kondisi pendidikan dan masyarakat yang berbeda pula. Seyogianya, itu perlu dijadikan landasan untuk perumusan pemerintah. Sehingga, dapat ditemukan strategi kebijakan yang tepat ke depan,” tuturnya.

Peta jalan pendidikan yang saat ini disusun, lanjut Guru Besar UNJ tersebut, belum memberikan tekanan pada konsep keadilan dalam kebijakan pelayanan pendidikan.

Kondisi itu membuat penerapan kebijakan atau program baru sulit dicapai efisiensi dan efektivitasnya, karena terkesan melompat dan seolah-olah memulai dari titik nol.

“Contohnya, kebijakan yang belum jelas itu, di antaranya relevansi seperti kebijakan pendidikan vokasi, perluasan dan keadilan, mutu pendidikan seperti standar, kurikulum, guru, pembelajaran, dan asesmen, serta tata kelola,” paparnya.

Unifah menyarankan untuk memperoleh kebijakan pendidikan nasional yang tepat, bermutu dan aplikabel tidak serta-merta dilakukan dengan meniru kebijakan dari negara lain, karena akan menghadapi masalah empiris.

Halaman:

Editor: suroprapanca

Terkini

Gelombang Panas di Indonesia, BMKG: Itu Hoaks!

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 15:45 WIB
X