• Senin, 6 Desember 2021

DKI: Perubahan Batasan Atas Upah Hunian DP Rp0 Terkait Kondisi

- Kamis, 18 Maret 2021 | 08:40 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno ditemani Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Thamrin. (antara)
Menparekraf Sandiaga Uno ditemani Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Thamrin. (antara)

INILAH, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menyatakan perubahan batasan atas upah penerima manfaat hunian DP Rp0 yang ditingkatkan menjadi Rp14,8 juta dari sebelumnya Rp7 juta karena terkait dengan kondisi di Jakarta.

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko menyebut perhitungan tersebut disesuaikan dengan inflasi dan disparitas harga, terutama atas kemahalan harga tanah di Jakarta dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Selain itu, hunian yang dibangun bukanlah rumah tapak, melainkan rumah susun tower.

"Ketentuan ini sudah tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 588 Tahun 2020. Naiknya harga ini akan memperluas penerima manfaat dari DP nol. Mengingat, mereka yang berpenghasilan Rp14,8 juta merupakan pekerja yang juga membutuhkan hunian di DKI Jakarta," kata Sarjoko di Jakarta, Rabu.

Sarjoko menjelaskan bahwa penerima manfaat dari program ini menjadi lebih luas karena batasan penghasilan tertinggi ditingkatkan menjadi Rp14,8 juta yang disesuaikan dari perhitungan pemerintah pusat pada Lampiran II dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang menyatakan batas atas penghasilan rumah tangga MBR sebesar Rp12,3 juta, yang sebelumnya nilainya Rp7 juta.

Menurut Sarjoko, adanya perubahan pada batasan tertinggi penghasilan penerima manfaat ini tidak berpengaruh pada penjualan, justru makin membuka kesempatan warga dalam memiliki hunian.

"Tidak ada pengaruhnya pada penjualan karena untuk penjualan hunian DP nol untuk unit 36 meter persegi, unit yang sudah terjual adalah 95 persen. Sisa unit yang belum terjual adalah unit dengan ukuran studio," ujarnya.

Kendati terdapat perluasan penerima manfaat, Sarjoko menyebut warga dengan penghasilan sampai dengan Rp7 juta tetap sebagai mayoritas yang diakomodir selama ini.

Sarjoko juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan mekanisme agar kelompok dengan penghasilan rendah dapat sesuai dengan ketentuan perbankan dan sistem cicilan yang adapun dapat tetap ringan serta terjangkau.

"Kelompok yang sementara masih belum sesuai dengan ketentuan perbankan, kami utamakan untuk mendapatkan rusunawa (rumah susun sewa) sambil menata kondisi keuangan mereka. Dengan akses terhadap Rusunawa yang murah, fasilitasnya lengkap, serta sarana transportasi murah harapannya bisa lebih mudah menata keuangan untuk membeli hunian milik," ucapnya.

Halaman:

Editor: suroprapanca

Terkini

Ini Penyebab Erupsi Gunung Semeru Kata Ahli ITB

Minggu, 5 Desember 2021 | 13:13 WIB

Pelaku Pamer Payudara Di YIA Ditangkap Di Bandung

Sabtu, 4 Desember 2021 | 18:46 WIB

Gunung Semeru Meletus, Warga Berlarian Panik

Sabtu, 4 Desember 2021 | 18:00 WIB
X