• Senin, 20 September 2021

DPR Minta Pemerintah Berhati-hati Buat Kebijakan Impor Beras

- Kamis, 18 Maret 2021 | 22:30 WIB
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. (antara)
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. (antara)

INILAH, Jember - Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan membuat kebijakan impor beras karena masalah beras merupakan masalah klasik dari waktu ke waktu yang selalu muncul setiap masa pemerintahan.

"Kalau bicara beras bukan hanya masalah sekarang, namun dari waktu ke waktu. Persoalan beras menjadi komoditas politik yang besar karena Indonesia tidak punya data akurat," kata Rahcmat saat berkunjung ke Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis.

Menurut dia, data yang disajikan tentang ketersediaan beras dari otoritas perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan institusi pertanian tidak pernah cocok, sehingga Indonesia tidak punya data akurat tentang beras.

Ia menilai persoalan beras ada kaitannya dengan pupuk dan bibit sehingga persoalan pertanian pangan harus diselesaikan mulai dari hulu hingga hilir dengan melibatkan semua sektor.

"Kalau ditanya setuju tidak dengan impor beras, saya pasti jawab tidak setuju, tapi kan tidak bisa menjawab tidak setuju begitu saja, dan harus diselesaikan persoalan itu secara tuntas, karena persoalan beras terjadi dari waktu ke waktu," tuturnya.

Rachmat juga mengharapkan agar jangan sampai terjadi kelangkaan pangan karena saat ini masih terjadi pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya ketersediaan stok pangan memadai.

"Pemerintah harus hati-hati mengambil keputusan kebijakan impor beras. Jika terpaksa dilakukan, impor harus bisa menjamin tidak ada lagi kelangkaan beras di pasar karena ini masalah pangan," katanya.

Ia pun meminta kepada semua pihak agar berpikir untuk menaikkan produksi petani ke depan, sehingga petani mendapat manfaat dan keuntungan lebih baik.

"Jadi bicara beras bukan bicara soal impor atau tidak. Kita harus bicara total pertanian seperti apa potretnya dan itu bukan masalah di Kementerian Pertanian, tapi juga masalah di seluruh kementerian," kata politikus Partai Nasdem.

Halaman:

Editor: suroprapanca

Terkini

X