• Senin, 20 September 2021

Membaca Rerata Vonis Perkara Korupsi Sepanjang 2020

- Selasa, 23 Maret 2021 | 21:15 WIB
Ilustrasi (antara)
Ilustrasi (antara)

INILAH, Jakarta - Kriminolog Italia Cesare Lombroso pada awal abad ke-20 mengatakan "different criminal have different needs", motivasi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan pidana dilatarbelakangi oleh hal-hal yang berbeda, sehingga hukuman yang dijatuhkan pun berbeda pula.

Kejahatan korupsi sendiri pun punya beberapa sifat khusus. Menurut Saldi Isra dan Eddy O.S Hiariej dalam tulisan keduanya berjudul "Perspektif Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia" (2009), korupsi punya ciri sebagai kejahatan kerah putih, berbentuk kejahatan terorganisasi dan menggunakan modus operandi yang canggih sehingga sulit pembuktiannya.

Karena itu, pemberantasan korupsi dirasakan tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan secara konvensional tapi butuh metode tertentu yang menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa sehingga cara-cara pemberantasannya juga luar biasa, termasuk penetapan sanksi pidana.

Dalam tulisannya, Isra dan Hieriej mengatakan sanksi pidana kepada pelaku korupsi adalah "inderminate sentence" yang bertujuan untuk melakukan pencegahan kepada semua orang agar tidak melakukan perbautan yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Artinya, adanya ancaman pidana bagi pelanggar hukum akan memberikan tekanan kepada seseorang yang akan berniat berbuat jahat sehingga kejahatan pun dapat dicegah.

Namun bagaimana dengan sanksi pidana terhadap kejahatan korupsi di Indonesia setidaknya dalam setahun terakhir, yaitu pada 2020? Mampukah sanksi pidana tersebut memberikan tekanan sehingga kejahtan korupsi di Indonesia dapat dicegah secara luas?

Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Senin (22/3) merilis rata-rata vonis terhadap terdakwa perkara korupsi di Indonesia sepanjang 2020 adalah 3 tahun dan 1 bulan penjara (37 bulan).

"Dari total 1.219 perkara yang disidangkan, rata-rata vonis untuk terdakwa korupsi adalah 3 tahun 1 bulan penjara atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 lalu," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin (22/3).

Pada 2020 ICW mencatat setidaknya terdapat 1.218 perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dengan total terdakwa sebanyak 1.298 orang.

Halaman:

Editor: suroprapanca

Terkini

X