• Sabtu, 23 Oktober 2021

KPK Latih Tim WBS dari 23 Instansi Tingkatkan Kompetensi Aduan Tipikor

- Selasa, 6 April 2021 | 18:45 WIB
Ilustrasi (antara)
Ilustrasi (antara)

INILAH, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melatih tim pengelola "Whistleblowing System" (WBS) dari 23 instansi yang telah bekerja sama dengan KPK untuk meningkatkan kompetensi dalam menangani pengaduan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor).

"Kegiatan pelatihan bertajuk "Pembelajaran Interaktif untuk Pengelolaan Whistleblowing System Pengaduan Korupsi" ini diselenggarakan dengan metode "blended learning" yang menggabungkan pembelajaran mandiri dan tatap muka," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Diklat itu, lanjut dia, diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme unit pengelola WBS dalam menangani pengaduan dugaan pelanggaran, khususnya tipikor.

Untuk kelompok pertama, pembelajaran mandiri dilaksanakan selama 5 hari, yaitu 5-9 April 2021. Sedangkan untuk kelas tatap muka akan dilaksanakan pada 6-8 April 2021. Rencananya diklat akan dilanjutkan untuk kelompok kedua pada 7-10 Juni 2021 dan kelompok ketiga pada 4-7 Oktober 2021.

"KPK berharap melalui diklat ini dapat menanamkan nilai integritas bagi tim pengelola WBS serta menyediakan forum untuk saling berbagi pengalaman di antara peserta," ujar Ipi.

Ia menjelaskan para peserta dibekali dengan pelatihan wajib yang berisi materi dasar antikorupsi dan pelatihan pilihan atau tematik khusus yang dibutuhkan para mitra dalam menganalisis pengaduan.

"Di antaranya terkait hukum tindak pidana korupsi dan studi kasusnya, tipologi/modus tindak pidana pencucian uang, manajemen pengaduan masyarakat, dan teknik investigasi dasar dalam analisis awal pengaduan," kata dia.

Sebelumnya hingga Maret 2021, KPK telah menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan WBS tindak pidana korupsi terintegrasi dengan 23 instansi baik pemda, kementerian, lembaga maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

23 instansi tersebut, yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Sosial, Kementerian ESDM, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Halaman:

Editor: suroprapanca

Terkini

X