• Rabu, 8 Desember 2021

Koalisi Partai Politik Islam, Alternatif atau Kontraproduktif?

- Minggu, 25 April 2021 | 13:30 WIB
Ilustrasi (antara)
Ilustrasi (antara)

INILAH, Jakarta - Wacana koalisi partai politik berbasis massa umat Islam (partai politik Islam) kembali mengemuka di tengah jagad politik Tanah Air belakangan ini.

Koalisi partai politik Islam disebut-sebut dapat menjadi alternatif pada Pemilihan Presiden 2024 di tengah "digdaya" partai-partai nasionalis saat ini.

Pertemuan antara elite Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pertengahan April lalu, menjadi pemantik munculnya wacana koalisi poros tengah ini.

Sekretaris Jenderal DPP PKS Aboe Bakar Al-Habsy dan Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi satu suara bahwa peluang penjajakan koalisi partai-partai Islam terbuka.

Wacana yang dilontarkan dua elite partai Islam itu pun disambut positif Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

PBB, menurut Yusril, mendukung wacana tersebut dan siap terlibat aktif dalam pertemuan-pertemuan lanjutan di masa mendatang.

Sejak saat itu, wacananya kian berkembang dan mengundang tanggapan dari sejumlah tokoh.

Perkembangan partai politik Islam pesat terjadi pada era reformasi. Oleh karena itu sebelum berbicara lebih jauh mengenai wacana koalisi partai-partai Islam, ada baiknya kita memahami perkembangan partai Islam itu sendiri di era reformasi.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli dalam salah satu jurnalnya yang dapat dibaca di laman ejournal.politik.lipi.go.id menyampaikan ada beberapa faktor penjelas fenomena berdirinya partai-partai politik Islam pada pasca-Orde Baru, yaitu faktor teologis, historis, sosiologis, dan faktor reformasi.

Halaman:

Editor: suroprapanca

Terkini

DPR Ketok Palu Sahkan RUU Kejaksaan Jadi Undang-Undang

Selasa, 7 Desember 2021 | 16:45 WIB

Semeru Kembali Muntahkan Awan Panas

Selasa, 7 Desember 2021 | 11:21 WIB

Harimau Kembali Muncul Hebohkan Warga Agam

Senin, 6 Desember 2021 | 22:15 WIB
X