Koalisi Partai Politik Islam, Alternatif atau Kontraproduktif?

Wacana koalisi partai politik berbasis massa umat Islam (partai politik Islam) kembali mengemuka di tengah jagad politik Tanah Air belakangan ini.

Koalisi Partai Politik Islam, Alternatif atau Kontraproduktif?
Ilustrasi (antara)

Perkembangan partai politik Islam pesat terjadi pada era reformasi. Oleh karena itu sebelum berbicara lebih jauh mengenai wacana koalisi partai-partai Islam, ada baiknya kita memahami perkembangan partai Islam itu sendiri di era reformasi.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli dalam salah satu jurnalnya yang dapat dibaca di laman ejournal.politik.lipi.go.id menyampaikan ada beberapa faktor penjelas fenomena berdirinya partai-partai politik Islam pada pasca-Orde Baru, yaitu faktor teologis, historis, sosiologis, dan faktor reformasi.

1. Faktor teologis

Baca Juga : KPK Tahan Wali Kota Tanjung Balai Penyuap Penyidik

Dalam pandangan ini agama merupakan sesuatu yang terintegrasi, yang bersatu tak terpisahkan dengan politik. Islam adalah din wa daulah.

Berdasarkan ini maka masalah kemasyarakatan, termasuk di dalamnya masalah negara atau politik, merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan agama. Sebagai manifestasi dari pandangan ini adalah perlunya kekuasaan politik.

Kekuasaan ini diperlukan dalam upaya untuk menerapkan syariat Islam, hukum-hukum Islam, baik perdata maupun pidana. Dalam rangka itu maka diperlukan partai politik untuk memperjuangkan dan menegakkan syariat Islam.

Dengan demikian, pendirian partai politik Islam merupakan panggilan dan perwujudan dari pandangan teologis tentang hubungan agama dan negara.


Editor : suroprapanca