• Kamis, 21 Oktober 2021

Inilah Tujuh Agenda Prioritas Presidensi G20 Menurut Sri Mulyani

- Selasa, 14 September 2021 | 23:00 WIB
Tujuh Agen Prioritas Pembahasan Negara Anggota G20
Tujuh Agen Prioritas Pembahasan Negara Anggota G20

INILAHKORAN- Jakarta- Pemulihan ekonomi secara global menjadi satu dari tujuh agenda prioritas Presidensi G20. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Agenda lainnya adalah penyusunan prinsip umum pengembangan central bank digital, kemudian pembahasan dampak pandemi Covid-19 baik bidang kesehatan maupun perekonomian.

Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, ada tujuh agenda prioritas jalur keuangan atau finance track yang fokus pada penanganan isu-isu global dan akan dibahas dalam Presidensi G-20 Indonesia.

“Agenda di finance track yang akan dibahas kita nanti ada tujuh agenda,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa, 14 September 2021

Menurut Sri Mulyani, agenda pertama adalah koordinasi kebijakan global dalam memulihkan ekonomi termasuk terkait exit policy atau pengurangan intervensi kebijakan makro yang luar biasa dan tidak sustainable secara bertahap dan terkoordinasi oleh negara anggota G20.

Baca Juga: MAKI Lapor ke KPK Terkait Transaksi Mencurigakan TPPU Rita Widyasari

Menurutnya, exit policy ini akan membuat pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara maupun global menjadi lebih sustainable.

“Ini bukan masalah mudah karena setiap negara memiliki kondisi yang berbeda-beda,” ujar Sri Mulyani

Agenda kedua adalah terkait dampak pandemi COVID-19 di bidang kesehatan maupun perekonomian seperti adanya supply disruption dan korporasi yang mengalami kesulitan neraca.

“Pembahasan productivity dan memulihkan ekonomi kembali serta bagaimana policy didesain akan jadi bahan kedua di finance track,” katanya.

Ketiga adalah central bank digital currency (CDBC) yaitu penyusunan prinsip umum pengembangan CBDC yang meliputi lima bidang utama yaitu implikasi terhadap fungsi bank sentral dan implikasi terhadap transmisi kebijakan moneter.

Baca Juga: Usai Viral Kecebur Got, Unggah Foto Balasan, Anies Baswedan: Biar Gak Kecemplung 2 Hari Berturut-turut

Kemudian implikasi terhadap stabilitas sistem keuangan, kebutuhan desain dan teknologi, serta aspek lintas batas.

Prinsip-prinsip ini dipersiapkan untuk memberikan pedoman dalam pengembangan CBDC termasuk operasionalisasi dalam mendukung transaksi lintas batas.

Keempat adalah sustainable finance yaitu peran sektor keuangan dalam mendukung agenda-agenda penting di level global seperti climate change dan green finance facility yang bertujuan untuk menciptakan transformasi ekonomi hijau dan berkelanjutan.

“Juga akan dibahas mengenai bagaimana digital infrastructure regulation dalam rangka untuk meningkatkan leverage dan mobilisasi private sector investment,” jelasnya.

Baca Juga: Jokowi Teken Peraturan untuk PNS, Ini Komentar Menohok Pengamat Politik: Mohon definisikan kata Netral

Kelima adalah cross border payment yaitu diskusi tentang manfaat optimalisasi digitalisasi dalam meningkatkan produktivitas serta mengatasi potensi risiko dan tantangan yang ditimbulkannya.

Agenda kelima ini juga mengenai peningkatan sistem pembayaran khususnya kemajuan pembayaran lintas batas untuk mendorong pembayaran yang cepat, murah dan transparan.

Keenam adalah inklusi keuangan yang meliputi digital dan UKMM yakni fokus pada pemanfaatan open banking untuk mendorong produktivitas serta mendukung inklusi ekonomi dan keuangan termasuk aspek lintas batas.

“Ini adalah topik yang sangat penting bagi Indonesia dan relevan. Ini akan menjadi prioritas pada pembahasan G20,” tegasnya.

Agenda terakhir adalah mengenai kemajuan dan pelaksanaan dari persetujuan dan perkembangan global taxation principle termasuk terkait insentif pajak.

Baca Juga: JOROK! 5 Juta Ton Sampah Plastik di Indonesia Tak Terkelola, Dibuang ke Sungai, Ditimbun hingga Dibakar

Kemudian juga digitalisasi perpajakan, praktik penghindaran pajak atau tax avoidance terutama berkaitan dengan base erosion and profit shifting (BEPS), transparansi pajak dan kepastian pajak.

“Memang ini merupakan salah satu menu prioritas yang penting bagi Indonesia yang sekarang sedang melakukan reformasi perpajakan,” katanya. (Ghiok Riswoto)

Sumber: Antara

Halaman:

Editor: Ghiok Riswoto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Tak Melarang Warga Merayakan Maulid Nabi

Selasa, 19 Oktober 2021 | 19:30 WIB
X