• Jumat, 17 September 2021

Penguatan Lembaga Pembarantas Kejahatan Siber Terkendala di Payung Hukum

- Rabu, 15 September 2021 | 14:14 WIB
Anggota Komisi 1 DPR - RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhamad Farhan /istimewa
Anggota Komisi 1 DPR - RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhamad Farhan /istimewa

INILAHKORAN, Bandung-Bermunculannya kejahatan siber di tanah air mulai dari bocornya data pribadi hingga menyasar perangkat strategis pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 jadi salahsatu tanda benteng pencegahan dunia maya mudah ditembus penjahat siber.

Anggota komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menjelaskan perangkat negara yang harus diperkuat untuk melawan itu saat ini di antaranya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan payung hukum yang kuat yaitu Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional.

"BSSN perlu diperkuat untuk membangun pertahanan dan keamanan siber di Indonesia. Penguatan legislasi dan anggaran negara untuk membangun jaringan pertahanan dan keamanan siber nasional," ujar Farhan dalam keterangan persnya, Rabu 15 September 2021.

Baca Juga: Layanan Isoman Hotel Bintang 3 Dikecam, Farhan : Tak Seharusnya Anggota DPR Diistimewakan

Namun, upaya perlindungan juga masih terkendala di DPR karena belum ada titik kesepakatan untuk mengesahkan RUU PDP. "PDP masih deadlock karena masih ada beberapa poin yang belum disepakati oleh Pemerintah dengan Komisi 1," katanya.

"Namun dalam tata tertib pasal pembahasan telah menghabisakan 3 masa persidangan dan dua tambahan masa persidangan. Kami ajukan agar pimpinan DPR RI dan Badan Musyawarah 9 Fraksi di DPR RI memberikan kembali kesempatan bagi menuntaskan RUU PDP," tambahnya.

Farhan menuturkan, pembahasan RUU PDP yang alot berada pada belum adanya kejelasan terkait statuta pemegang otoritas penuh penindakan. "Deadlock nya adalah status otoritas perlindungan pata apakah independen di bawah Presiden, internal Kemenkominfo, atau hybrid (bawah Presiden yang pejabatanya ditunjuk oleh Menkominfo)," terangnya.

Baca Juga: Muhammad Farhan Tebar Puluhan Hewan Kurban di Kota Bandung dan Cimahi

Kemudian, belum ada kejelasan batasan jangkauan kategori data yang wajib dilindungi. "Perdebatan apakah agregasi data pribadi termasuk salam subjek perlindungan data pribadi. Perdebatan apakah perlindungan data pribadi, selain mengatur perlindungan data elektronik juga mengatur perlindungan data non elektronik?," terangnya.

Halaman:

Editor: JakaPermana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X