• Jumat, 17 September 2021

Revisi UU ITE Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Lalu UU Mana Lagi?

- Rabu, 15 September 2021 | 21:38 WIB
Tangkapan layar YouTube saat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Menkumham dan DPD RI yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Baleg DPR RI, Rabu, 15 September 2021. (ANTARA/Putu Indah Savitri/pri.)
Tangkapan layar YouTube saat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Menkumham dan DPD RI yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Baleg DPR RI, Rabu, 15 September 2021. (ANTARA/Putu Indah Savitri/pri.)

INILAHKORAN, Jakarta - Badan Legislasi DPR RI bersama dengan Pemerintah dan DPD RI menyepakati perubahan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

“Kami menyepakati bersama dengan pemerintah bahwa usulan terkait perubahan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk masuk sebagai usulan baru dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021,” kata Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan DPD RI yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Baleg DPR RI, Rabu, 15 September 2021.

Usulan tersebut merupakan inisiatif dari pemerintah yang diutarakan oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam rapat kerja tersebut.

Baca Juga: UU Pemilu Dicabut Dari Prolegnas, Pakar: Apa Boleh Buat

Adapun yang melatarbelakangi usulan untuk melakukan revisi terhadap UU ITE adalah persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pengimplementasian undang-undang tersebut, khususnya terkait dengan pasal-pasal berketentuan pidana yang berpotensi multi-tafsir.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” kata Yasonna Laoly.

Perubahan tersebut, tutur Yasonna melanjutkan, diperlukan untuk memperjelas kembali perbuatan-perbuatan yang dilarang ketika menggunakan sarana elektronik dengan menyesuaikan kembali pada ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Baca Juga: DPR Setujui Prolegnas 2020-2024

Selain itu, perubahan juga penting untuk dilakukan guna menambah ketentuan pidana bagi setiap orang yang menyebarluaskan informasi atau pemberitaan bohong atau palsu yang menimbulkan keonaran di masyarakat, khususnya yang dilakukan melalui sarana elektronik.

Halaman:

Editor: suroprapanca

Sumber: Antaranews.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X