CEK! Fakta-fakta di Balik Rencana Balapan Formula E yang Bikin Anies Baswedan Dicecar Sana-sini

Pemprov DKI melalui keterangan resminya mengklarifikasi segala tudingan terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait rencana balapan Formula E.

CEK! Fakta-fakta di Balik Rencana Balapan Formula E yang Bikin Anies Baswedan Dicecar Sana-sini
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Inilahcom)

INILAHKORAN, Bandung- Gubernur Jakarta Anies Baswedan dikritik habis-habisan lantaran berencana menggelar balapan Formula E di Monas, tahun depan. Sebenarnya, apa saja fakta-fakta di balik Formula E yang bikin heboh ini?

Dengan bergulirnya kritik pedas terhadap Anies Baswedan dari berbagai pihak dalam beberapa hari terakhir, Pemprov DKI akhirnya memberi klarifikasi. Bantahan-bantahan pun disampaikan seperti dikutip Inilah.com dari keterangan resmi Pemprov DKI berikut ini:

Pemborosan Ekonomi

"Faktanya, hampir semua event dunia (Asian Games, Olimpiade, Formula 1, MotoGP, Formula E) membutuhkan dana dari pemerintah; termasuk Asian Games 2018 dan Moto GP Mandalika Maret 2022," ujar Pemprov DKI dalam keterangan tertulisnya.

Gelaran tersebut bakal memberi manfaat ekonomi hingga reputasi. Stimulus ekonomi dan multiplier efek yang ditimbulkan dari gelaran ajang balap mobil listrik tersebut. Sementara citra Jakarta bahkan Indonesia akan semakin mendunia jika berhasil membawa kalender balap Formula E ke Jakarta. Sehingga bisa menstimulus turisme dan investasi.

Baca Juga: Heboh PSI Pecat Kadernya Viani Limardi, Politisi Demokrat: Karena Sering Bela Anies

Pemprov juga menjawab soal sentimen negatif yang 'katanya' gelaran Formula E hanya untung jika dilaksanakan dalam 5 tahun berturut. Dan 'katanya' lagi, hanya 2 kota yang melaksanakan secara berturut-turut, rugi juga akhirnya.

"Investasi infrastruktur jadi optimal jika dimanfaatkan bukan hanya untuk sekali penyelenggaraan," jawab Pemprov DKI.

Selain itu, Pemprov juga memperbaharui informasi bahwa penyelenggaraan Formula E secara 5 kali berturut-turut telah di review ulang akibat pandemi Covid-19."Hasil kesepakatan Jakpro dengan FEO (Formula E Operations), adalah periode pelaksanaan disesuaikan 3 tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024," fakta lagi dari Pemprov DKI.

Kalau dihitung-hitung, 3 tahun sudah cukup untuk memaksimalkan manfaat dan dampak ekonomi dari ajang balap masa depan ini.

Commitment Fee Rp2,3 T

Pemprov DKI juga menjawab ‘katanya’ soal commitment fee senilai Rp 2,3 triliun dan biaya pelaksanaan Rp 4,4 triliun. Menurut Pemprov DKI, commitment fee yang dibayar senilai Rp 560 miliar untuk semua tahun penyelenggaraan."Tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD untuk melaksanakan Formula E, baik untuk 2022, 2023, dan 2024," ujar Pemprov DKI.

Baca Juga: Galak! Sambil Gebrak Meja Tina Toon Kritik Kebijakan Anies Baswedan: Balapan Enggak Bikin Kenyang!

Pemprov DKI mengatakan ada biaya pelaksanaan senilai Rp150 miliar per tahun. Namun, menurut Pemprov DKI, dana tersebut tidak dibayarkan oleh APBD, melainkan dari sponsor yang dilakukan oleh Jakpro.

Pemprov DKI juga mengatakan tidak ada lagi keperluan pembuatan bank garansi. Selain itu, jangka waktu pelaksanaan Formula E Jakarta ialah 3 tahun."Itu semua ada data yang akurat. Kesepakatan antara Jakpro dengan FEO (Formula E Operations)," tulis Pemprov DKI.

Isu Ramah Lingkungan

Ada lagi 'katanya' yang lain bahwa Formula E tidak berdampak pada Jakarta yang lebih ramah lingkungkan. Faktanya, Formula E senada dengan target Presiden Jokowi bahwa Indonesia akan menjadi 'Raja baterai hingga mobil listrik dunia'.

"Kondisi udara di DKI Jakarta jauh dari ideal. Diperkirakan 70% konsumsi BBM adalah oleh kendaraan bermotor, sehingga upaya mendorong mobil listrik merupakan solusi andal untuk memperbaiki kualitas udara dan lingkungan di Jakarta," jawab Pemprov.

Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyelenggaraan Formula E sudah dituntaskan. Tiga rekomendasi BPK, sudah diselesaikan Pemprov DKI.

Baca Juga: AH! Setelah Serang Anies, Giring Ganesha Sebut Kader PSI Paling Pas Jadi Gubernur DKI

Rekomendasi pertama, tidak ada lagi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pelaksanaannya secara business to business (B to B)."Jakpro akan menjalankan Formula E secara B to B murni, di mana tidak ada tambahan dana dari APBD lagi, di luar dana yang telah dikeluarkan," tulis Pemprov DKI. Rekomendasi kedua yang disebut sudah dikerjakan yaitu pelaksanaan Formula E harus berkoordinasi dengan Formula E Operations.

"Jakpro terus berkoordinasi dengan FEO dan telah menyusun tim OC untuk melaksanakan Formula E 2022," kata Pemprov DKI.

Masa Jabatan Anies

Terakhir, 'katanya' soal gelaran formula E yang melebihi masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Baca Juga: Bela Gubernur DKI, Hidayat Nur Wahid: Tuduhan Anies Pembohong adalah Kebohongan

"Faktanya, anggaran yang dibayarkan oleh Pemprov DKI hanyalah commitment fee awal saja yang telah dibayarkan pada tahun 2019, selanjutnya akan dilaksanakan oleh Jakpro secara murni B to B, melalui sponsorship," tegas Pemprov DKI.***


Editor : inilahkoran