Telak! Tanggapi Pernyataan Mahfud MD, Ini Jawaban Lengkap Yusril

Kuasa hukum empat eks kader Partai Demokrat yang mengajukan judicial riview (Yusril Ihza mahendra menanggapi Menkopolhukam Mahfud MD

Telak! Tanggapi Pernyataan Mahfud MD, Ini Jawaban Lengkap Yusril
Yusril Ihza Mahendra.

INILAHKORAN, Bandung-Kuasa hukum empat eks kader Partai Demokrat yang mengajukan judicial riview (JR) AD/ART, Yusril Ihza mahendra menanggapi penyataan Menkopolhukam Mahfud MD.

Diketahui, Mahfud MD dalam sebuah diskusi virtual menilai judicial review (JR) terhadap AD/ART Partai Demokrat yang dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Agung (MA) tidak ada manfaatnya.

Menurut Mahfud, sekalipun gugatan yang dilakukan empar eks kader Demokrat menang di MA, tidak akan mengubah kepengurusan Partai Demokrat yang ada saat ini.

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Tak Ada Guna Uji AD/ART Partai, Yusril: Pemerintah Sebaiknya Netral

“Begini ya kalau secara hukum. Gugatan Yusril ini ndak akan ada gunanya. Karena, kalaupun dia menang, tidak akan menjatuhkan Demokrat yang sekarang. Kalaupun dia menang menurut hukum, kemenangan di Judicial Review itu hanya berlaku ke depan,” tutur Mahfud MD.

Inilah jawaban lengkap Yusril yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Kamis, 30 September 2021 atas pernyataan Mahfud tersebut. Telak, Yusril mempertanyakan posisi Menkopolhukam dalam menyampaikan argimennya itu.

Ucapan Pak Mahfud itu harus dilihat dari sudut mana beliau berada. Kalau beliau seorang politisi yang pikirannya bagaimana merebut kekuasaan dan jatuh-menjatuhkan orang yg sedang berkuasa, ucapan Pak Mahfud mungkin ada benarnya. Karena itu, beliau menganggap uji formil dan materi ke MA itu tdk ada gunanya.

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Judicial Riview AD ART Tak Ada Manfaatnya, Anak Buah Yusril: Ada Agenda Apa Anda?

Namun jika beliau berpikir sebagai seorang negarawan, tentu akan beda pandangannya. UUD 45 maupun UU secara normatif memerintahkan agar kita membangun kehidupan bangsa yang sehat dan demokratis.

Partai memainkan peranan besar dalam penyelenggaraan negara. Bagaimana negara akan sehat dan demokratis kalau partai2 sendiri monolitik, oligarkis dan nepotis.

Keputusan2 partai didominasi oleh seorang tokoh saja atau keputusan didominasi oleh elit tertentu melalui lembaga yang tidak demokratis di dalam partai itu. Kalau JR ini dikabulkan MA, di masa depan tdk akan ada lagi partai yang sesuka hatinya meligitimasi kemauan tokoh2nya melalui AD ART partai yang bertentangan dengan UU dan UUD 45. Kalau dilihat dari perspektif ini, JR ini bukan tidak ada gunanya, malah sangat besar manfaatnya. Jadi, dimana posisi Pak Mahfud: politisi atau negarawan? komentar beliau seperti di

Baca Juga: Kapolri Ingin 56 Anggota KPK Gagal TWK Jadi ASN, Mahfud MD: Mari Melangkah ke Depan

Kesan saya membaca statemen Pak Mahfud, nampak beliau belum membaca dengan seksama Permohonan Uji Formil dan Materil AD ART Partai Demokrat ke MA itu, sehingga
luar konteks. Corcern beliau fokus pada upaya untuk menjatuhkan AHY. Sebagai advokat, saya tidak berurusan dengan hal itu. Bahwa ada para politisi yang akan memanfaatkan Putusan MA nanti jika sekiranya dikabulkan untuk kepentingan politik mereka, saya tidak ikut campur. Saya bekerja profesional sebagai advokat.

Dibalik semua itu, sebaiknya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam tidak banyak berkomentar terhadap sebuah perkara yang dalam proses diperiksa oleh Mahkamah Agung. Pemerintah sebaiknya bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara itu kepada Mahkamah Agung. Apapun putusan MA nanti, semua pihak termasuk Pemerintah, wajib menghormati putusan lembaga yudikatif tertinggi itu.*** (Yosep Saepul Ramdan)


Editor : inilahkoran