• Sabtu, 27 November 2021

Soal Jabatan Baru Luhut, Pengamat: Seolah-olah Negara Ini Punya Jokowi dan Luhut

- Minggu, 10 Oktober 2021 | 12:26 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. (ANTARA/HO-maritim.go.id/pri.)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. (ANTARA/HO-maritim.go.id/pri.)

INILAHKORAN, Bandung- Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapat jabatan baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Hal ini semakin menambah panjang daftar jabatan Luhut di pemerintahan hingga muncul anggapan Luhut-lah satu-satunya menteri terbaik Presiden Jokowi dalam segala urusan."Mungkin dia yang sedang dipercaya Jokowi. Atau bisa juga Jokowi tak percaya pada menteri-menteri lain, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin kepada Inilah.com.

Sebelumnya, Luhut juga dipercaya Jokowi untuk menurunkan kasus Covid-19 di 8 Provinsi. Tak sampai di situ, Luhut juga ditunjuk menjadi Koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, hingga Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Baca Juga: Pedas..Aktivis Nicho Silalahi Komentari Pernyataan Menko Luhut yang Kuasai Lahan Negara untuk Batu Bara

"Atau Jokowi juga tak melihat banyak anak-anak bangsa lain yang hebat dan mampu, sehingga Luhut lagi yang dipercaya. Sehingga hampir semua urusan banyak serahkan padanya," ungkapnya.

Padahal Ujang menilai, Luhut lagi Luhut Lagi (4L) untuk sejumlah jabatan yang sebenarnya ada orang lain yang kompeten bisa menimbulkan sentimen negatif tidak hanya ditengah masyarakat."Seolah-olah negara ini punya Jokowi dan Luhut. Padahal banyak orang hebat di republik ini," tandasnya.

Tugas Presiden Jokowi kepada Menko Luhut ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 93/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Ditegaskan dalam Pasal 3A ayat 1 bahwa Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan.

Baca Juga: Indonesia Poros Maritim Dunia, Luhut: Indonesia Negara Maritim jika Mampu Kuasai Lautan

Tugas komite ini adalah menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.***

Halaman:

Editor: Bsafaat

Sumber: inilah.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pesan Kebangsaan Kang Aher ke PWS Sumatera Utara

Kamis, 18 November 2021 | 16:19 WIB

Ridwan Kamil Menuju 2024, PPP Setelah PAN?

Senin, 11 Oktober 2021 | 07:54 WIB
X