• Sabtu, 22 Januari 2022

Proyek Kereta Cepat Bakal Diguyur Rp4,1 Triliun, Andre Rosiade: Katanya Janji Tidak Pakai APBN

- Senin, 11 Oktober 2021 | 10:49 WIB
Pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) menunjukkan perkembangan yang signifikan setelah terowongan atau Tunnel Walini di kawasan Perkebunan Maswati, Desa Kanagasari, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat berhasil ditembus. (Humas Pemprov Jabar)
Pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) menunjukkan perkembangan yang signifikan setelah terowongan atau Tunnel Walini di kawasan Perkebunan Maswati, Desa Kanagasari, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat berhasil ditembus. (Humas Pemprov Jabar)

INILAHKORAN, Bandung- Sebanyak Rp4,1 triliun uang negara akan dikeluarkan untuk pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun, anggaran itu belum disetujui Komisi VI DPR selaku mitra kerja Kementerian BUMN.

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade sempat menanyakan dalam rapat bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementerian BUMN, alasan penggunaan dana APBN untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Saya juga pertanyakan Perpres 107 tahun 2015 yang janji tidak pakai APBN, tetapi ternyata ada pembengkakan biaya, cost overrun hingga US$1,9 miliar, kata Andre kepada Inilah.com.

Baca Juga: Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung Membengkak, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron: Audit!

Menutupi pembengkakan tersebut, politikus Partai Gerindra itu mengaku, penyertaan modal negara (PMN) yang diajukan Kementerian BUMN dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pimpinan konsorsium berjumlah Rp4,1 triliun.

"Untuk itu dalam anggaran tahun 2022, KAI mengajukan PMN Rp4,1 triliun untuk menutup cost overrun itu," ujar Andre.

Dia memaparkan, pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung salah satunya disebabkan berlarutnya pembebasan tanah. Selain itu, Andre juga meminta andil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan investigasi, sebelum DPR belum menyetujui uang negara menjadi sumber pembiayaan proyek tersebut.

Baca Juga: Dampingi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kejati Jabar Klaim Selamatkan Keuangan Negara Rp3,2 Triliun

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres 93 tahun 2021. Salah satu isinya, mengizinkan penggunaan dana APBN untuk membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Halaman:

Editor: Bsafaat

Sumber: inilah.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jadwal SIM Keliling Jakarta 22 Januari 2022

Sabtu, 22 Januari 2022 | 07:46 WIB

Tiba di Indonesia, 87 Jamaah Umrah Terpapar Covid-19

Jumat, 21 Januari 2022 | 16:15 WIB

Kurikulum Nasional Akan Dikaji Ulang di 2024

Kamis, 20 Januari 2022 | 22:17 WIB
X