Proyek Kereta Cepat Bakal Diguyur Rp4,1 Triliun, Andre Rosiade: Katanya Janji Tidak Pakai APBN

Anggaran Rp4,1 Triliun disiapkan pemerintah untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Namun, Komisi VI DPR RI belum menyetujui.

Proyek Kereta Cepat Bakal Diguyur Rp4,1 Triliun, Andre Rosiade: Katanya Janji Tidak Pakai APBN
Pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) menunjukkan perkembangan yang signifikan setelah terowongan atau Tunnel Walini di kawasan Perkebunan Maswati, Desa Kanagasari, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat berhasil ditembus.

INILAHKORAN, Bandung- Sebanyak Rp4,1 triliun uang negara akan dikeluarkan untuk pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun, anggaran itu belum disetujui Komisi VI DPR selaku mitra kerja Kementerian BUMN.

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade sempat menanyakan dalam rapat bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementerian BUMN, alasan penggunaan dana APBN untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Saya juga pertanyakan Perpres 107 tahun 2015 yang janji tidak pakai APBN, tetapi ternyata ada pembengkakan biaya, cost overrun hingga US$1,9 miliar, kata Andre kepada Inilah.com.

Baca Juga: Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung Membengkak, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron: Audit!

Menutupi pembengkakan tersebut, politikus Partai Gerindra itu mengaku, penyertaan modal negara (PMN) yang diajukan Kementerian BUMN dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pimpinan konsorsium berjumlah Rp4,1 triliun.

"Untuk itu dalam anggaran tahun 2022, KAI mengajukan PMN Rp4,1 triliun untuk menutup cost overrun itu," ujar Andre.

Dia memaparkan, pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung salah satunya disebabkan berlarutnya pembebasan tanah. Selain itu, Andre juga meminta andil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan investigasi, sebelum DPR belum menyetujui uang negara menjadi sumber pembiayaan proyek tersebut.

Baca Juga: Dampingi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kejati Jabar Klaim Selamatkan Keuangan Negara Rp3,2 Triliun

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres 93 tahun 2021. Salah satu isinya, mengizinkan penggunaan dana APBN untuk membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Dalam aturan lama di Perpres 107 Tahun 2015, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hanya boleh bersumber dari penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan, pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral, serta pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika itu Presiden Jokowi berjanji tidak akan menggunakan dana APBN.

Sebagai informasi juga, penugasan proyek kereta cepat dikerjakan oleh konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PTPN VIII, PT Jasa Marga (Persero), dan PT KAI (Persero).

Baca Juga: Jokowi Tinjau Vaksinasi dan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Keempat BUMN ini membentuk perusahaan patungan bersama perusahaan China, Beijing Yawan HSR Co.Ltd yang diberi nama PT Kereta Cepat Indonesia-China.

Selaku pimpinan konsorsium yang akan menggantikan PT Wijaya Karya, PT KAI diwajibkan menyetor modal awal terlebih dahulu senilai Rp4,3 triliun. Setoran tersebut seharusnya dilakukan sejak Desember 2020. Jumlah itu harus ditambah lagi dengan estimasi tanggung jawab sponsor dalam membiayai pembengkakan biaya sebesar Rp4,1 triliun.

Baca Juga: Mahasiswa MBA ITB Kaji Persepsi Publik terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT KAI Salusra Wijaya melaporkan ke anggota dewan, bahwa kebutuhan investasi proyek tersebut membengkak dari US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) menjadi US$8 miliar atau setara Rp114,24 triliun. Estimasi itu turun dari perkiraan awal mencapai US$8,6 miliar atau Rp122,8 triliun.***


Editor : inilahkoran