• Kamis, 9 Desember 2021

KPK Minta Para Kepala Daerah Tak Perlu Takut OTT, Kecuali Kalau...

- Senin, 15 November 2021 | 12:30 WIB
KPK mengimbau para kepala daerah agar tidak takut dengan OTT. (Ilustrasi/Antara Foto)
KPK mengimbau para kepala daerah agar tidak takut dengan OTT. (Ilustrasi/Antara Foto)

INILAHKORAN, Bandung- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para kepala daerah tak takut dengan operasi tangkap tangan (OTT).

KPK menanggapi cuplikan video pernyataan Bupati Banyumas, Jawa Tengah Achmad Husein tentang OTT KPK yang viral di media sosial.

"Selama kepala daerah menjalankan pemerintahannya dengan memegang teguh integritas, mengedepankan prinsip-prinsip 'good governance', dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku tidak perlu ragu berinovasi atau takut dengan OTT," ucap Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Senin 15 November 2021.

Baca Juga: Usai Putusan, Jaksa KPK Langsung Keluarkan Andri dan M Totoh Gunawan

Lebih lanjut, kata Ipi, KPK meminta komitmen kepala daerah untuk fokus melakukan perbaikan tata kelola pemerintah daerah.

Melalui "Monitoring Center for Prevention (MCP)", KPK telah merangkum delapan area yang merupakan sektor rawan korupsi.

Delapan area tersebut, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.

Dari kegiatan koordinasi dan monitoring evaluasi (monev) yang dilakukan KPK di Jawa Tengah terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan perlu perbaikan secara konsisten dan berkesinambungan.

Selanjutnya, masih banyak pemda belum menyelesaikan regulasi Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

Baca Juga: Babak Baru Kasus Suap Azis Syamsuddin, KPK Panggil Enam Saksi

Tak hanya itu, masih adanya dugaan praktik "fee" proyek pengadaan barang dan jasa, gratifikasi dan pelicin.

Tak sampai disitu, banyak pemda yang belum mengimplementasikan bela pengadaan melalui "marketplace" untuk pengadaan barang dan jasa yang nilainya kurang dari Rp50 juta dalam rangka efisiensi dan pemberdayaan UMKM lokal.

Kemudian, masih perlunya penguatan APIP yang meliputi aspek kapasitas, kapabilitas, kompetensi serta independensi, masih adanya dugaan praktik jual-beli jabatan dalam rotasi, mutasi dan promosi.

Halaman:

Editor: Bsafaat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris di Luwu Timur

Rabu, 1 Desember 2021 | 13:45 WIB

KPK panggil Anggota DPRD Bintan Terkait Kasus Cukai

Rabu, 1 Desember 2021 | 12:12 WIB
X