• Kamis, 9 Desember 2021

Bertentangan dengan UUD 1945, MK Minta UU Cipta Kerja Diperbaiki

- Kamis, 25 November 2021 | 16:30 WIB
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kiri) mendengarkan keterangan saksi fakta dari pemohon yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pada sidang uji formil UU Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi pemohon dan pemohon perkara yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Ketua DPD FSP LEM Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Ja ( ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.)
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kiri) mendengarkan keterangan saksi fakta dari pemohon yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pada sidang uji formil UU Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi pemohon dan pemohon perkara yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Ketua DPD FSP LEM Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Ja ( ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.)

INILAHKORAN, Bandung - Lantaran bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan tenggat waktu selama 2 tahun untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja.

Ketua MK Anwar Usman mengatakan apabila dalam kurun waktu 2 tahun sejak putusan MK diucapkan tidak ada perbaikan dari para pembentuk Undang-Undang dalam hal ini pemerintah dan DPR, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Hal tersebut dikarenakan UU Cipta kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dan bertentangan dengan UUD 1945.

Baca Juga: Jegerrrr.....Pemerintah dan DPR Terpukul, MK Nyatakan UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945

"Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bersyarat tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," ujar Anwar dikutip dari Antaranews, Kamis 25 November 2021.

Selain itu, Anwar menyampaikan bahwa jika dalam waktu tersebut tidak ada perbaikan maka undang-undang dan pasal-pasal yang telah dicabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu akan kembali diberlakukan.

Baca Juga: MK Putuskan UU Cipta Kerja Wajib Diperbaiki, Netizen ke Hakim Arief Hidayat: Lol Banget Ampun Pak Arief

"Apabila dalam waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan, undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," ucap Anwar Usman. (Firda Rachmawati)

Editor: donramdhani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPR Ketok Palu Sahkan RUU Kejaksaan Jadi Undang-Undang

Selasa, 7 Desember 2021 | 16:45 WIB

Semeru Kembali Muntahkan Awan Panas

Selasa, 7 Desember 2021 | 11:21 WIB
X